Sah! 8 Fraksi di DPR Setujui Revisi UU Ibu Kota Negara

"Apakah RUU Perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang disambut dengan persetujuan dari 8 fraksi di DPR, Selasa (3/10/2023).

Menurut Fraksi PKS, kewenangan khusus yang diberikan Otorita IKN dalam revisi atas UU 3/2022 bertentangan dengan prinsip negara kesatuan.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menilai revisi UU 3/2022 dibahas dalam waktu yang terlalu singkat. Menurut Partai Demokrat, pembahasan atas revisi UU Ibu Kota Negara seharusnya dilakukan secara lebih mendalam.

Menanggapi persetujuan dari DPR tersebut, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan revisi UU 3/2022 akan memberikan landasan hukum untuk mempercepat persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemindahan ibu kota, dan penyelenggaraan pemda khusus IKN.

Dia berharap IKN dapat menjadi contoh pengembangan kota yang berkelanjutan didukung penerapan teknologi terkini. IKN juga akan mengedepankan pembangunan yang mengutamakan masyarakat, selaras dengan alam, dan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan.

"Visi IKN diterjemahkan dalam 3 tujuan utama, yaitu simbol identitas nasional, sebagai kota berkelanjutan di dunia, dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan," tuturnya.

Guna membangun IKN sebagai kota masa depan, lanjut Suharso, IKN memerlukan pengaturan yang berbeda dengan penguatan kekhususan kewenangan yang dimandatkan kepada Otorita IKN. Menurut Suharso, Otorita IKN perlu dikecualikan dari regulasi sektoral.

"Penguatan kewenangan khusus dan pengaturan yang bersifat lex specialis dimaksudkan guna mendayamampukan Otorita IKN untuk mewujudkan IKN," ujar Suharso. (rig)