Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sri Mulyani Waspadai Kinerja Setoran Pajak dari 2 Sektor Usaha Ini

A+
A-
4
A+
A-
4
Sri Mulyani Waspadai Kinerja Setoran Pajak dari 2 Sektor Usaha Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat setoran pajak pada sejumlah sektor usaha utama kembali mengalami perlambatan hingga Mei 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlambatan setoran pajak di antaranya terjadi pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Menurutnya, Kemenkeu akan mewaspadai tren setoran pajak dari sektor industri pengolahan dan perdagangan tersebut.

"Ini pertumbuhan yang tetap positif. Namun, kalau dibandingkan tahun lalu yang tumbuhnya 50,9%, ini adalah sesuatu koreksi yang sangat dalam," katanya, dikutip pada Kamis (29/6/2023).

Baca Juga: Negara Bakal Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Sri Mulyani menuturkan setoran pajak industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan 9,4%, atau melambat ketimbang periode yang sama tahun lalu sebesar 50,9%. Adapun sektor industri pengolahan menyumbang 27,6% dari total penerimaan pajak.

Kondisi serupa juga terjadi pada setoran pajak dari sektor perdagangan. Dalam hal ini, pertumbuhan pajak dari sektor perdagangan hanya 9,3% hingga Mei 2023, melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 61,6%. Sektor ini menyumbang 21,2% terhadap total penerimaan pajak.

Kinerja Impor Berdampak terhadap Penerimaan

Sri Mulyani menjelaskan perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan dan perdagangan terjadi karena basis yang tinggi pada 2022. Selain itu, kinerja impor yang melambat juga memengaruhi kontribusi pajak impor dari kedua sektor tersebut.

Baca Juga: Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

"Kita perlu untuk menjaga kehati-hatian terhadap tren ke depan," ujarnya.

Hingga Mei 2023, realisasi penerimaan pajak yang telah dikumpulkan pemerintah mencapai Rp830,29 triliun atau setara dengan 48,33% dari target Rp1.718 triliun. Kinerja penerimaan pajak itu mengalami pertumbuhan sebesar 17,7%. (rig)

Baca Juga: Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, penerimaan pajak, sektor usaha, impor, industri pengolahan, perdagangan, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 06 Juli 2024 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Sudah 7 Layanan Resmi Pakai NIK sebagai NPWP, Siap-Siap Bertambah!

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Saat NIK-NPWP Diterapkan Penuh, DJP: WP Jangan Ada yang Tertinggal