Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Surat Pernyataan Pembagian Waris Perlu Meterai di Setiap Tanda Tangan

A+
A-
7
A+
A-
7
Surat Pernyataan Pembagian Waris Perlu Meterai di Setiap Tanda Tangan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan bahwa pembubuhan meterai pada Surat Pernyataan Pembagian Waris dilakukan pada setiap tanda tangan.

Penjelasan dari otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet di media sosial. Kring Pajak menyebut pencantuman meterai pada Surat Pernyataan Pembagian Waris diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2023.

Jika yang dimaksud adalah Surat Pernyataan Pembagian Waris maka sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada di Lampiran PER-8/PJ/2023, meterai dibubuhkan pada setiap tanda tangan,” sebut Kring Pajak di media sosial, Rabu (27/3/2024).

Baca Juga: Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Lantas, bagaimana jika menggunakan e-meterai? Dalam contoh format Surat Pernyataan Pembagian Waris, lanjut Kring Pajak, pada bagian tanda tangan ahli waris memang terdapat tempat untuk membubuhkan meterai.

Meski begitu, ketentuan tersebut tidak menyebutkan bentuk meterai yang harus digunakan. Dalam contoh format Surat Pernyataan Pembagian Waris, ketentuan yang tertera hanyalah nominal meterai harus Rp10.000.

Lebih lanjut, ketentuan meterai elektronik sebagaimana diatur dalam UU 10/2020 dan PMK Nomor 134/PMK.03/2021 juga tidak mengatur tata cara pembubuhan meterai elektronik pada dokumen yang terdapat lebih dari satu tanda tangan.

Baca Juga: Kumpulkan Data Pengusaha, Petugas Pajak Kunjungi Dinas Pariwisata

Jika terkendala dalam pembubuhan meterai elektronik di sistem meterai elektronik (http://e-meterai.co.id), masyarakat dapat menggunakan meterai tempel atau meterai dalam bentuk lain untuk keperluan pembuatan Surat Pernyataan Pembagian Waris.

Sebagai informasi, Surat Pernyataan Pembagian Waris merupakan dokumen yang perlu dilampirkan saat mengajukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris. (rig)

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PER-8/PJ/2023, waris, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, SKB, PPh, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Hendra

Kamis, 28 Maret 2024 | 22:27 WIB
Contoh surat pernyataan pembagian waris sebagaimana termuat dlm SE Dirjen Pajak itu TIDAK SESUAI dgn aturan dalam UU 10/2020 ttg Bea Materai khususnya pasal 4. Pasal 4 Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Tolong agar menyadari kesalahan d ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade