Susun Alokasi DBH Cukai Rokok 2024, Pemda dan DJBC Lakukan Koordinasi

"Asistensi dan reviu dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran DBH CHT penting guna membantu pemda mendapatkan poin penilaian kinerja yang optimal, khususnya terkait penegakan hukum dan pemberantasan BKC ilegal," katanya, dikutip pada Kamis (2/11/2023).

Encep menuturkan DBH CHT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN.

Dalam hal ini, DBH CHT akan berperan sebagai penopang beberapa sektor penting di daerah seperti pembiayaan kesehatan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui PMK 215/2021, diatur alokasi DBH CHT untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50%, bidang kesehatan 40%, dan bidang penegakan hukum 10%.

Pada APBN 2023, pemerintah mengalokasikan DBH senilai Rp143,09 triliun, yang di dalamnya termasuk DBH CHT. Nantinya, alokasi DBH akan lebih diperinci dalam peraturan presiden serta peraturan menteri keuangan (PMK).

Encep menyebut koordinasi pemanfaatan DBH CHT bersama pemda dilakukan secara masif oleh unit-unit vertikal DJBC. Beberapa contoh pemanfaatan DBH CHT yang dapat dilakukan di antaranya menyosialisasikan ketentuan cukai serta operasi pemberantasan rokok ilegal.

Menurutnya, pembahasan soal rencana kegiatan dan penganggaran DBH CHT juga melibatkan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

"Semoga beragam upaya dalam mendukung pemanfaatan DBH CHT ini dapat ditingkatkan sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara optimal," sebut Encep dalam keterangan resmi. (rig)