Tagih Utang Pajak, KPP Sita 2 Mobil Box Senilai Rp 200 Juta

“Untuk mengamankan penerimaan negara khususnya dalam tindakan penagihan aktif, kami lebih mengutamakan pendekatan persuasif guna menumbuhkan komitmen penunggak pajak untuk dapat melunasi utang pajaknya,” katanya dikutip dari situs web DJP, Minggu (26/11/2023).

Apabila penunggak pajak belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya dalam 14 hari (setelah dilakukan penyitaan aset) maka 2 mobil box yang menjadi objek sita tersebut akan dilelang dengan terlebih dahulu dilakukan pengumuman lelang.

Penyitaan aset juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera, baik bagi penunggak pajak itu sendiri maupun wajib pajak lainnya yang belum patuh. Selain itu, penyitaan dapat memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).

Pasal 14 ayat (1) UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu. (rig)