Tanggapi Isu Investasi dan UMKM, Ini Kata Ketiga Cawapres

"Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas?" ujar Liviana. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Cak Imin pertama-rama mengungkapkan bahwa investasi memiliki peran besar terhadap ekonomi Indonesia. Namun, investasi tidak akan terjadi bila tidak ada kepercayaan atau trust. Menurut Cak Imin, trust hanya bisa dibangun bila ada kepastian hukum dan terjaganya stabilitas usaha.

"Pada sisi lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi pada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal," ujar Cak Imin.

Investasi padat karya dipandang perlu ditingkatkan agar anak bangsa bisa memperoleh pekerjaan. Bila investasi dilaksanakan secara transparan, pintu bagi UMKM untuk melakukan investasi bakal terbuka lebar.

"Kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi UMKM kita sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri," ujar Cak Imin.

Menanggapi jawaban tersebut, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan saat ini Indonesia masih perlu menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) ke 4 atau 5.

Penurunan ICOR dapat dilakukan contohnya dengan meningkatkan akses logistik. Lewat langkah ini, biaya distribusi ditargetkan bisa turun.

"Lalu untuk UMKM, kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z, dari packaging-nya, branding-nya, marketing owner-nya. Setelah selesai, kita dampingi permodalannya dan kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan offtaker," ujar Gibran.

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga berkesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud berpandangan jawaban yang disampaikan oleh Cak Imin masih bersifat normatif.

Mahfud mengatakan dalam praktiknya di lapangan investasi masih terhambat karena prosedur yang bertele-tele dan benturan kepentingan dari pejabat setempat. Mahfud mengatakan proses perizinan untuk UMKM harus melewati 24 meja.

"Pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapatkan sesuatu tetapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan yang seharusnya diinvestasikan untuk rakyat malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri dan diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian," ujar Mahfud yang saat ini masih menjabat sebagai menko polhukam.

Merespons tanggapan dari Gibran dan Mahfud, Cak Imin mengatakan Indonesia sesungguhnya sudah memiliki banyak regulasi untuk mempercepat perizinan. Regulasi yang dimaksud contohnya adalah omnibus law atau UU Cipta Kerja.

Namun, pemerintah masih terlalu lambat dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. "Sehingga harus slepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelitnya izin saya setuju menjadi penyebab utama trust itu hilang," ujar Cak Imin.

Cak Imin juga berpandangan masalah logistik memang perlu dibenahi agar biaya untuk menanamkan modal menjadi lebih murah. (sap)