Terbitkan UU Baru, Negara Ini Akan Mulai Adopsi MLI Tahun ini

"Kami ingin melindungi basis pajak Mongolia dan mengadopsi BEPS Project. Namun, hal tersebut memerlukan reformasi ketentuan pajak. Otoritas pajak selama ini juga masih memiliki pengetahuan yang terbatas soal BEPS Project," katanya, dikutip Senin (8/2/2021).

Baasandorzh mengaku proses reformasi pajak di Mongolia cukup menantang meski terdapat bantuan teknis dari OECD. Menurutnya, pemerintah perlu meyakinkan stakeholder lain seperti dunia usaha dan masyarakat mengenai pentingnya reformasi perpajakan.

"Upaya ini cukup rumit dari sisi teknis karena sebagian besar mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai ide dan konsep dari BEPS Project," tuturnya seperti dilansir Tax Notes International.

Tak hanya dari sisi pemahaman teknis, hambatan muncul dari aspek bahasa. Banyak istilah-istilah dalam BEPS Project yang tak memiliki padanan pada bahasa Mongolia. Untuk itu, Kemenkeu harus membuat istilah sendiri sekaligus mendefinisikan istilah baru tersebut.

"Selanjutnya, kami juga menyederhanakan konsep-konsep yang ada lalu menjelaskan hal tersebut kepada politisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar reformasi yang diusung dapat dicapai," tutur Baasandorzh.

Beleid baru yang disahkan oleh Mongolia sejak Maret 2019 telah mengadopsi beberapa rencana aksi dalam BEPS Project mulai dari BEPS Action 3, BEPS Action 4, BEPS Action 5, BEPS Action 7, BEPS Action 8-10, BEPS Action 13, hingga BEPS Action 14.

Mongolia mulai mengimplementasikan beleid tersebut sejak Januari 2020 dan mulai menindaklanjuti masalah-masalah perpajakan yang ada seperti masalah transfer pricing, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), dan pajak digital.

Berkat serangkaian reformasi tersebut, Uni Eropa pun telah mengeluarkan Mongolia dari gray list negara suaka pajak Uni Eropa terhitung sejak Oktober 2020. (rig)