Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Vaksinasi Negara Maju dan Berkembang Timpang, Prospek Ekonomi Berubah

A+
A-
0
A+
A-
0
Vaksinasi Negara Maju dan Berkembang Timpang, Prospek Ekonomi Berubah

Ilustrasi. Warga mengantri di luar pusat vaksinasi masal untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas di Stadium Tottenham Hotspur, di tengah pandemi penyakit virus korona (COVID-19), di London, Britain, Minggu (20/6/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Henry Nicholls/hp/cfo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) merevisi laju pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang seiring dengan pelaksanaan vaksin Covid-19 yang masih berjalan sampai dengan saat ini.

Dalam World Economic Outlook edisi Juli 2021 yang diberi judul Fault Lines Widen in the Global Recovery, IMF memperkirakan perekonomian negara maju akan tumbuh 5,6% pada tahun ini, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,1%.

Sebaliknya, proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang pada tahun ini dipangkas menjadi 6,3% atau lebih rendah 0,4% poin persentase dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang dirilis pada April 2021.

Baca Juga: Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

"Prospek negara berkembang direvisi turun untuk 2021, khususnya untuk negara-negara berkembang di Asia. Perubahan proyeksi ini sejalan dengan perkembangan pandemi dan perubahan kebijakan berbagai negara," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Rabu (28/7/2021).

Menurut IMF, pelaksanaan vaksinasi di negara maju jauh lebih baik ketimbang negara berkembang. Di negara maju, sekitar 40% masyarakat sudah divaksin. Sementara itu, hanya 11% penduduk negara berkembang yang sudah mendapatkan vaksin.

"Akses terhadap vaksin merupakan faktor yang membedakan negara maju dan negara berkembang sehingga terdapat beberapa negara yang masih akan menghadapi peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19," tulis IMF.

Baca Juga: Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB

Tak hanya itu, dukungan fiskal yang diberikan pemerintah di negara berkembang juga tidak seoptimal negara maju. IMF mencatat negara maju seperti AS, Prancis, Jerman, Italia, Korea Selatan, dan Inggris tetap mampu melanjutkan pemberian stimulus fiskal.

Sementara itu, negara-negara berkembang tercatat ada yang mulai melakukan konsolidasi fiskal dan moneter. "Misal, seperti Brazil, Hungaria, Meksiko, Rusia, dan Turki mulai menormalisasi kebijakan moneter untuk mencegah tekanan harga," tulis IMF.

Khusus untuk Indonesia, IMF memperkirakan perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 3,9% pada tahun ini, atau terkoreksi sebesar 0,4 poin persentase bila dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

Baca Juga: BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan sebesar 6,25 Persen

Berkaca pada ketimpangan pelaksanaan vaksin tersebut, IMF menegaskan pentingnya kerja sama multilateral untuk menekan divergensi pemulihan ekonomi dan meningkatkan prospek pemulihan ekonomi global.

Menurut IMF, aspek yang paling penting untuk memulihkan perekonomian secara global adalah pendistribusian vaksin secara merata guna mencapai herd immunity secara global.

Untuk menciptakan pemulihan ekonomi yang berjalan beriringan antara negara maju dan negara berkembang, 40% dari populasi global harus menerima vaksin pada 2021 dan 60% sisanya harus menerima vaksin sebelum pertengahan tahun 2022. (rig)

Baca Juga: Ekonomi Global Melambat, Kemenkeu Waspadai Dampaknya ke Kinerja Ekspor

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, IMF, vaksinasi, ekonomi global, negara maju, negara berkembang

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Minggu, 05 Mei 2024 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Rekrut Akuntan hingga Pakar Pajak, IRS Tingkatkan Rasio Audit WP Besar

Jum'at, 03 Mei 2024 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Rasio Audit WP Berkulit Hitam 4 Kali Lebih Besar, IRS Lakukan Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya