Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Waduh, Hampir 1.000 Kendaraan Dinas Pelat Merah Mangkir Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Waduh, Hampir 1.000 Kendaraan Dinas Pelat Merah Mangkir Pajak

.Ilustrasi. (DDTCNews)

MAMASA, DDTCNews—Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mamasa, Sulawesi Barat, mendapati adanya kendaraan dinas Pemkab Mamasa yang masih menunggak pajak dengan nilai tunggakan lebih dari Rp1 miliar.

Temuan tersebut diperoleh saat Satlantas Polres Mamasa menggelar Operasi Patuh Siamasei 2020 pada 23 Juli-5 Agustus 2020. Satlantas bersama Samsat lantas berkoordinasi dengan Bidang Pendapatan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa.

"Saya kaget, ternyata dari data yang kami dapat, Pemerintah Daerah Mamasa menunggak pajak kendaraan dinas senilai lebih dari Rp1 miliar," jelas Kepala Satuan Satlantas Polres Mamasa AKP Ferrix Shandy Anggara, Senin (3/8/2020).

Baca Juga: Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Tahun ini, sambung Ferrix, Satlantas Polres Mamasa tidak hanya menindak pelanggaran yang kasat mata. Namun, Satlantas Polres Mamasa mendapati adanya pelanggaran yang tak kasat mata seperti adanya kendaraan yang menunggak pajak.

Ferrix menambahkan Satlantas Polres Mamasa memang sempat berfokus untuk memeriksa kendaraan dinas. Alhasil, petugas mendapatkan sejumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak.

Dia menjabarkan untuk kendaraan dinas roda dua terdapat 785 kendaraan yang menunggak. Tunggakan dari seluruh kendaraan dinas roda dua tersebut tersebut ditaksir mencapai nilai Rp503,9 juta.

Baca Juga: Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Sementara itu, untuk kendaraan dinas roda empat yang menunggak pajak didapati sebanyak 159 kendaraan dengan taksiran nominal tunggakan senilai Rp713,6 juta.

Dengan demikian, apabila diakumulasikan total tunggakan pajak kendaraan dinas Pemerintah Daerah Mamasa mencapai Rp1,2 miliar dengan total kendaraan yang menunggak sebanyak 944 kendaraan.

“Sehinggaa dari total Rp1,2 miliar terdapat sebanyak 944 kendaraan roda dua maupun roda empat menunggak pajak,” ujar Ferrix dikutip dari Tribun-Timur.

Baca Juga: Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kabupaten mamasa, tunggakan pajak, kendaraan bermotor, kendaraan dinas, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 29 Juni 2024 | 08:00 WIB
KOTA LHOKSEUMAWE

Pemkot Sediakan 10 Sepeda Listrik untuk Pembayar PBB dan PBJT Restoran

Jum'at, 28 Juni 2024 | 15:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Bergaji Rendah dan Sulit Bayar PBB, Warga DKI Bisa Minta Diskon Pajak

Jum'at, 28 Juni 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemkab Sukoharjo Bedakan Tarif Pajak Makanan di Restoran dan PKL

Jum'at, 28 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Fasilitas Pajak PBB-P2 Jakarta pada 2024

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB