Warga Miskin di Kabupaten Ini Bakal Dapat Pembebasan PBB-P2

"Saat ini kami sedang menggodok aturan terkait PBB-P2, di mana akan ada penyesuaian tarif PBB. Salah satu poinnya adalah berkaitan dengan warga miskin ini," katanya, dikutip pada Rabu (22/11/2023).

Jafrinaldi mengatakan Bapenda telah melakukan harmonisasi ranperbup penyesuaian PBB-P2 ke Kanwil Kemenkumham Riau pada pekan lalu. Apabila ranperbup ini diundangkan, warga miskin akan bebas dari PBB-P2.

Pembebasan PBB-P2 menargetkan warga miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dia menjelaskan warga miskin yang terdaftar dalam DTKS biasanya juga masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Saat ini, tercatat ada 24.000 warga Kuansing yang masuk dalam program PTSL.

Dari angka tersebut, hanya sekitar 2.000 yang membayar PBB-P2 sedangkan lainnya dinyatakan terutang. Lantaran pajaknya masih terutang, warga akan kesulitan menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan atau dibaliknamakan.

"Kalau ini terutang, proses jual beli juga payah karena harus dilunaskan dulu PBB-P2-nya. Setelah itu, ditambah lagi BPHPTB-nya," ujarnya dilansir goriau.com.

Jafrinaldi menambahkan kebijakan pembebasan PBB-P2 hanya akan berlaku untuk tahap pertama pembuatan sertifikat. Apabila tanah dan bangunannya dibaliknamakan, insentif pembebasan PBB-P2 tidak akan berlaku lagi.

Melalui kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang dinyatakan terutang PBB-P2. Selain itu, sertifikat tanah juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. (sap)