Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Bagaimana Transparansi Belanja Perpajakan di Seluruh Dunia?

A+
A-
1
A+
A-
1
Bagaimana Transparansi Belanja Perpajakan di Seluruh Dunia?

BELANJA perpajakan atau tax expenditure (TE) merupakan suatu bentuk pengeluaran pemerintah dengan memberikan ‘subsidi’ melalui sistem perpajakan. Namun, TE sering kali dianggap sebagai penggerus basis penerimaan pajak dengan efektivitas yang masih diperdebatkan.

Dalam Working Paper DDTC, tax expenditure di Indonesia didefinisikan sebagai ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax), yang memiliki relevansi tujuan yang jelas, menyasar pada kelompok atau individu tertentu, dan memengaruhi jumlah penerimaan pajak.

Sebagai suatu bentuk belanja yang menyangkut kelangsungan negara, diperlukan suatu manajemen tax expenditure agar implementasi TE menjadi lebih terukur dan terencana. Salah satu dari komponen manajemen TE ialah adanya pelaporan serta penyediaan informasi TE yang komprehensif sehingga meningkatkan asas transparansi.

Baca Juga: Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Di samping itu, upaya tersebut juga dapat mendorong efektivitas proses evaluasi maupun implementasi TE ke depan yang berkesinambungan maupun tepat sasaran.

Open Budget Survey (OBS) dilakukan untuk mengetahui transparansi fiskal di tiap-tiap negara. Survei dua tahun sekali ini secara total menyasar lebih dari 100 negara. Masing-masing partner di tiap negara menjawab beragam pertanyaan yang berkaitan dengan anggaran belanja negara.

Tabel berikut mencerminkan transparansi TE (pertanyaan survei no. 45) dan anggaran fiskal secara luas (open budget index/OBI) di berbagai kawasan yang tercermin dalam skor rata-rata survei dengan rentang 0 (terendah) hingga 100 (tertinggi).

Baca Juga: Menilik Kontroversi Tax Expenditure dalam Reformasi Pajak

Adapun transparansi TE merefleksikan sejauh mana masing-masing otoritas merilis informasi terkait dengan pernyataan tujuan atau alasan kebijakan untuk setiap pengeluaran pajak, penerima manfaat yang dituju, maupun perkiraan pendapatan yang hilang (estimated revenue forgone).


Hasilnya, apabila dibandingkan dengan transparansi anggaran fiskal dunia, transparansi TE dunia masih relatif kecil, yakni dengan skor rata-rata 23 atau hanya berkisar setengah dari skor rata-rata transparansi anggaran secara luas.

Baca Juga: Alasan di Balik DPR Minta Pemerintah Evaluasi Belanja Perpajakan

Untuk per kawasan, Sub-Sahara Afrika menempati posisi terakhir dalam hal transparansi fiskal, diikuti oleh negara kawasan Timur Tengah-Afrika utara, Eropa Timur-Asia Tengah, kemudian Asia Timur-Pasifik.

Menariknya, skor rata-rata survei TE kawasan Eropa Barat-Amerika Utara lebih tinggi dibandingkan dengan skor OBI. Hal ini menandakan transparansi TE di kawasan tersebut sudah sangat baik dan sesuai dengan standar. Hal ini dilihat dari skor yang cukup tinggi, yakni mencapai 77% dari skor maksimal.

Kesimpulannya, skor transparansi TE masih belum optimal apabila dilihat secara global. Informasi mengenai TE masih belum menjadi prioritas di banyak negara, khususnya di negara berkembang. Untuk itu, peran manajemen TE sangat penting untuk mengakomodasi tata kelola belanja perpajakan yang lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Ada Omzet Tak Kena Pajak, Belanja Perpajakan Terbanyak Dinikmati UMKM

Namun, kekurangan survei yang dilakukan OBS ini hanya menyediakan informasi secara ringkas, tanpa membahas secara detail atau melakukan komparasi rincian transparansi pengeluaran pajak praktik di negara tertentu. Terlepas dari kekurangan yang ada, survei tersebut setidaknya memberikan sedikit gambaran akan transparansi TE di berbagai negara.*

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, belanja perpajakan, tax expenditure, laporan belanja perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 September 2023 | 12:00 WIB
SERBA-SERBI PAJAK DAN POLITIK

Tren Belanja Subsidi dan Kompensasi BBM dalam 5 Tahun Terakhir

Selasa, 22 Agustus 2023 | 16:03 WIB
RAPBN 2024

Belanja Perpajakan dari PPN dan PPnBM Diproyeksi Masih Dominan

Jum'at, 18 Agustus 2023 | 10:00 WIB
NOTA KEUANGAN RAPBN 2024

Banyak Insentif, Belanja Perpajakan Bakal Terus Naik Hingga 2024

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya