Batas Waktu Mepet, Kenapa Sih Kita Perlu Lapor Pajak via SPT Tahunan?

"Dengan melaporkan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan jelas, wajib pajak bisa memahami jumlah penghasilannya dan berapa pajak yang dibayarkan. Bahkan bisa tahu kalau ada kekurangan atau kelebihan bayar," kata Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Sulselbarta Sitti Aisyah dilansir pajak.go.id, dikutip pada Jumat (29/3/2024).

Perlu dipahami bahwa mekanisme pelaporan SPT Tahunan bersifat self assessment atau atas inisiatif sendiri serta rahasia. Karenanya, wajib pajak perlu bergerak sendiri untuk melaporkan SPT Tahunannya.

Bagi karyawan, pajak penghasilannya (PPh)-nya memang sudah dipotong oleh perusahaan. Namun, perusahaan hanya melaporkan penghasilan yang mereka berikan. Di sisi lain, karyawan bisa saja memiliki penghasilan lain dari luar gaji yang diberikan perusahaan.

"Pelaporan SPT Tahunan ini juga merupakan kewajiban wajib pajak sehingga bisa dilakukan secara mandiri," cuit contact center DJP, Kring Pajak, beberapa waktu lalu.

Secara ketentuan, wajib pajak perlu mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatanganinya.

Perlu dicatat juga, sepanjang nomor pokok wajib pajak (NPWP) masih berstatus aktif maka wajib pajak yang bersangkutan memiliki kewajiban lapor SPT. Meski begitu, ada 'jenis' wajib pajak yang boleh untuk tidak lapor SPT.

Wajib pajak yang dikecualikan dari pelaporan SPT Tahunan adalah wajib pajak yang dalam 1 tahun pajak memperoleh penghasilan neto tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Kriteria lainnya, wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas dengan status NPWP nonefektif (NE).

"Pelaporan SPT tetap dilakukan karena perusahaan hanya melaporkan penghasilan yang mereka berikan. Jika karyawan punya penghasilan lain di luar perusahaan, diketahui dari SPT yang dilaporkan," tulis DJP kembali.

Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan baik secara manual maupun online, yakni melalui e-filing atau e-form. Kepada wajib pajak yang baru terdaftar dan ingin melaporkan SPT Tahunan secara online, diharuskan memperoleh electronic filing identification number (EFIN) terlebih dahulu.

“Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan paling lambat 3 bulan dan 4 bulan setelah akhir tahun pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan badan,” cuit DJP. (sap)