Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Biar Tetap Menarik bagi Industri, Pajak Karbon Bakal Direlaksasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Biar Tetap Menarik bagi Industri, Pajak Karbon Bakal Direlaksasi

Ilustrasi. 

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman merilis rancangan aturan relaksasi pajak karbon yang berlaku pada beberapa industri strategis nasional.

RUU relaksasi pajak karbon secara kolektif akan menghemat kewajiban korporasi membayar pajak sebesar €270 juta atau setara Rp4,6 triliun pada tahun ini dan sekitar €330 juta pada 2022. Perusahaan akan mendapatkan kompensasi pajak karbon.

Menteri Lingkungan Jerman Svenja Schulze mengatakan relaksasi berlaku pada industri strategis seperti baja, bahan kimia, dan manufaktur otomotif. Kompensasi pajak karbon berlaku untuk biaya yang dikeluarkan perusahaan atas konsumsi bahan bakar proses produksi dan biaya pengiriman hasil produksi.

Baca Juga: Negara Ini Siap Pungut Pajak Karbon pada Sektor Pertanian Mulai 2030

“Penting agar Jerman tetap menjadi lokasi yang menarik bagi industri," katanya, dikutip pada Kamis (1/3/2021).

Schulze menuturkan kebijakan relaksasi pajak karbon untuk beberapa sektor industri menjadi respons pemerintah atas berbagai masukan pelaku usaha. Mereka menyebut kebijakan pajak karbon menggerus daya saing usaha industri Jerman dari negara lain yang tidak menerapkan pajak karbon.

Dia memastikan kebijakan relaksasi dilakukan secara bersyarat. Pemerintah mewajibkan perusahaan yang mendapatkan fasilitas fiskal untuk menggunakan uang hasil penghematan pajak dengan melakukan proses dekarbonisasi operasi usaha.

Baca Juga: Uni Eropa Kenakan Bea Masuk Imbalan 38,1% Atas Mobil Listrik China

Adapun pajak karbon Jerman berlaku untuk setiap ton emisi CO2 atas konsumsi bensin, solar, batu bara dan gas alam. Objek pajak karbon ini tidak termasuk dalam skema perdagangan emisi Eropa. Pemerintah menetapkan beban pajak sebesar €25 per ton emisi CO2.

Proyeksi penerimaan pajak karbon pada 2021 ditaksir mencapai €7,4 miliar. Beban pajak kemudian disetel naik setiap tahun hingga mencapai €55 per ton emisi CO2 pada 2025.

Seperti dilansir financialpost.com, uang hasil setoran pajak karbon akan digunakan untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan. Setoran pajak juga akan diberikan sebagai biaya pengganti atas kerugian perusahaan dalam transisi ekonomi hijau.

Baca Juga: Adopsi Pajak Hijau, Apa Saja Faktor Penentu dan Tantangan Politiknya?

RUU relaksasi pajak karbon akan diajukan pemerintah kepada parlemen. RUU tersebut bisa lolos jika mengantongi dua persetujuan, yakni parlemen dan Komisi Eropa. Kebijakan relaksasi pajak akan diuji untuk melihat sejalan atau tidaknya dengan aturan tentang bantuan negara (state aid) Uni Eropa. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak karbon, carbon tax, Jerman, Uni Eropa

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Januari 2024 | 13:00 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL

Masuk 2024, Uni Eropa Resmi Terapkan Pajak Minimum Global

Rabu, 20 Desember 2023 | 11:25 WIB
PAJAK KARBON

Tingkatkan Demand Bursa Karbon, Pajak Karbon Perlu Segera Diterapkan

Selasa, 21 November 2023 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat! WP Tetap Perlu Cek Kebenaran Data Prepopulated Saat Lapor SPT

Selasa, 07 November 2023 | 11:45 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Kebijakan Pajak yang Perlu Disiapkan untuk Meningkatkan Tax Ratio

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya