Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Bicara Pertumbuhan Ekonomi 7%, Mahfud Singgung Soal Korupsi

A+
A-
1
A+
A-
1
Bicara Pertumbuhan Ekonomi 7%, Mahfud Singgung Soal Korupsi

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan gagasannya saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Debat kedua Pemilu 2024 diikuti tiga cawapres yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mohammad Mahfud MD mengatakan kunci dari penggerak ekonomi adalah penanganan korupsi.

Dalam Debat Cawapres Pemilu 2024, Jumat (22/12/2023), Mahfud MD bercerita tentang adanya pertanyaan terkait dengan kemungkinan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Pertanyaan itu muncul karena dalam sejarah sejak reformasi, pertumbuhan ekonomi tidak sampai 7%.

“Dulu hanya dicapai pada tahun 1989-1991 di era orde baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat,” ujar Mahfud MD.

Baca Juga: Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, DPR Pastikan Tak Bebani Fiskal

Menurutnya, sumber permasalahan adalah banyaknya korupsi serta inefisiensi pada sektor-sektor pembentuk pertumbuhan ekonomi, seperti konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, serta investasi.

“Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di … sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi. Dengan demikian karena banyak korupsi,” katanya.

Mahfud mengatakan korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Korupsi juga terjadi pada 3 metra alam.

Baca Juga: Pembentukan BPN Harus Didasarkan pada Kepentingan Publik

“Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin,” imbuh Mahfud.

Mahfud mengatakan saat bertemu 2 orang pegawai perusahaan angkutan truk di Padang, ada keluhan mengenai tidak didapatkannya subsidi minyak karena dampak korupsi. Selain itu, Mahfud juga menyebut belum dioptimalkannya gas alam di Madura.

“Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi,” tegas Mahfud.

Baca Juga: Badan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari Kemenkeu

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga bercerita mengenai pendapat ekonom dan pengusaha ketika dia menjadi wapres. Menurutnya, ekonom dan pengusaha perlu seorang penegakan hukum agar iklim investasi kondusif.

“Karena kami [pengusaha] kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas, kalau kami [pengusaha] bayar padahal diperas lalu ketahuan, kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia pada saat ini. Oleh sebab itu, kita harus lawan korupsi,” kata Mahfud.

"Kita harus melawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir mundur kau wir. Anda korupsi, saya tabrak. Ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan ... Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya," imbuh Mahfud.

Baca Juga: Munculnya DJP ‘Plus’ di Tengah Agenda Pembentukan BPN

Adapun tema debat cawapres kali ini mencakup ekonomi—baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital—, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, tata kelola APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : debat, pemilu, pemilu 2024, capres, debat capres, debat cawapres

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 April 2024 | 11:07 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Program Presiden Terpilih Bakal Diintegrasikan Lewat RKP 2025

Minggu, 07 April 2024 | 12:30 WIB
PEMILU 2024

Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Beri Penjelasan Soal Anggaran Bansos

Sabtu, 06 April 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: APBN 2025 Beri Ruang untuk Program Pemerintah Berikutnya

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya