Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Bisa Tambah Penerimaan Pajak, Menaker Ini Usul Kasino Dilegalkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Bisa Tambah Penerimaan Pajak, Menaker Ini Usul Kasino Dilegalkan

Ilustrasi. 

BANGKOK, DDTCNews - Menteri Tenaga Kerja Thailand Phiphat Ratchakitprakarn mengusulkan legalisasi usaha kasino di negara tersebut.

Phiphat mengatakan legalisasi kasino dapat menjadi solusi untuk menciptakan banyak lapangan kerja baru. Selain itu, keberadaan kasino secara legal juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

"Melegalkan kasino di Thailand akan membantu meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan konsumsi dan pengenaan pajak," katanya, dikutip pada Senin (8/4/2024).

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Phiphat mengatakan legalisasi kasino akan mendatangkan dampak besar terhadap perekonomian di Thailand. Salah satunya, memberantas bisnis judi ilegal yang selama ini menjadi masalah besar di negara tersebut.

Kemudian, keberadaan bisnis kasino legal juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hitungannya, pembangunan kompleks hiburan yang di dalamnya ada kasino akan menciptakan setidaknya 10.000 lapangan kerja baru.

Apabila kompleks hiburan ini dibangun di 5 wilayah utama di negara tersebut, lapangan kerja yang terbuka setidaknya akan mencapai 50.000.

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Dia menjelaskan bisnis kasino akan membutuhkan banyak tenaga terampil di sektor jasa sehingga gaji yang ditawarkan juga akan tinggi. Secara bersamaan, pembangunan kompleks hiburan juga bakal menjadi daya tarik wisata baru di Thailand.

"Pemerintah akan memperoleh pendapatan pajak dari kompleks hiburan ini," ujarnya dilansir nationthailand.com.

Phiphat menambahkan kompleks hiburan kasino akan mirip seperti yang sudah ada di Singapura. Dampak negatif dari bisnis ini juga dapat diminimalkan dengan membatasi pengunjung berdasarkan sistem verifikasi yang efisien.

Baca Juga: Proses Pengembalian Setoran Pajak Dioptimalkan, Begini Penjelasan DJP

Beberapa syarat yang dapat diterapkan kepada pengunjung kasino antara lain menyampaikan pekerjaan, tempat tinggal, dan status keuangan. Selain itu, tingkat gaji minimum juga dapat ditetapkan bagi warga Thailand yang ingin memasuki kasino untuk upaya mencegah sektor berpenghasilan rendah masuk ke kompleks tersebut.

Pada 2022, sejumlah anggota Parlemen Thailand juga sempat mengajukan proposal untuk melegalkan kasino. Namun, tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai usulan tersebut. (sap)

Baca Juga: Pengesahan RUU PPN PMSE Jadi Prioritas Parlemen Filipina

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, penerimaan pajak, pendapatan negara, setoran pajak, kasino, judi, pajak kasino, Thailand

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 29 Juni 2024 | 10:15 WIB
VIETNAM

Vietnam Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk UMKM, Ini Tujuannya

Jum'at, 28 Juni 2024 | 18:13 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Penerimaan Pajak DJP Jakarta Barat Masih Mampu Tumbuh 5,35 Persen

Jum'at, 28 Juni 2024 | 14:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Berimbas ke Penerimaan, Sri Mulyani Pantau Lifting Migas yang Rendah

Jum'at, 28 Juni 2024 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Banyak Restitusi, Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Menurun

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade