Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Buat Bayar Denda Lingkungan ke Uni Eropa, Harga BBM Dinaikkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Buat Bayar Denda Lingkungan ke Uni Eropa, Harga BBM Dinaikkan

Ilustrasi. 

NIKOSIA, DDTCNews – Pemerintah Siprus menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) pada tahun ini untuk membayar denda lingkungan karena gagal memenuhi target penurunan emisi Uni Eropa pada 2020.

Menteri Keuangan Siprus Constantinos Petrides harga BBM akan naik sekitar 2-5 sen per liter. Kegagalan pemenuhan target penurunan emisi karbon berujung pada denda €40 juta atau setara Rp680 miliar. Target yang tak terpenuhi adalah bauran energi baru dan terbarukan pada sektor transportasi sebesar 10%.

“Ini adalah target yang telah disepakati dengan Uni Eropa pada 2013 silam yang sayangnya tidak kami penuhi," katanya, dikutip pada Senin (1/2/2021).

Baca Juga: Negara Ini Siap Pungut Pajak Karbon pada Sektor Pertanian Mulai 2030

Petrides menyatakan pemerintah akan bertindak lebih cepat untuk memenuhi penurunan emisi yang telah disepakati pada level Uni Eropa. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan akan ditempuh otoritas dengan memperkenalkan pajak baru bagi konsumen BBM.

Menurutnya, proposal pajak hijau dari otoritas fiskal tersebut akan beriringan dengan pungutan cukai atas bahan bakar. Dia menekankan pungutan pajak ini hanya berlaku bagi pengguna energi fosil yang tidak ramah lingkungan.

"Rencana reformasi pajak hijau akan termasuk dalam harga jual bensin di SPBU. Jadi yang mencemari lingkungan akan membayar pajak tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Redam Inflasi, Negara Ini Perpanjang Insentif PPN 0 Persen

Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Hijau Charalampos Theopemptou mengkritik minimnya komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi sehingga berujung denda dari Uni Eropa. Menurutnya, dari target komitmen 10% energi terbarukan pada sektor transportasi baru terpenuhi 5%.

Dia mengungkapkan kerja pemerintah sejak meneken komitmen penurunan emisi hanya meningkatkan jumlah penggunaan biodiesel. Selain itu, pemerintah juga kurang mendorong penggunaan transportasi publik sebagai pilihan utama mobilitas masyarakat.

Pemerintah juga tidak memberikan insentif yang luas untuk penggunaan mobil listrik dan transportasi umum. Theopemptou menuturkan kebijakan pemerintah dalam 8 tahun terakhir justru menambah populasi mobil dengan bahan bakar konvensional karena menghapus bea masuk untuk mobil baru dan mobil mewah.

Baca Juga: Ditolak Peternak, Negara Ini Akhirnya Batal Pajaki Sendawa Sapi

“Praktis tidak ada titik pengisian daya untuk mobil listrik dan tidak ada insentif untuk mendorong orang melakukan penghematan energi," imbuhnya, seperti dilansir financialmirror.com. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Siprus, Uni Eropa, emisi karbon, pajak karbon

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Februari 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

RI Punya 20 Cekungan Migas Bisa Simpan Emisi Karbon, Segini Potensinya

Kamis, 15 Februari 2024 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Dorong Penerapan Carbon Capture Storage, Insentif Disiapkan

Selasa, 13 Februari 2024 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Filipina Usulkan Keringanan Pajak untuk Sepeda Motor Listrik

Selasa, 13 Februari 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Pemerintah Adukan Uni Eropa ke WTO, Gara-Gara Bea Masuk Antidumping

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya