Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Butuh Tambahan Anggaran, Pemerintah Lirik Mining Kripto

A+
A-
2
A+
A-
2
Butuh Tambahan Anggaran, Pemerintah Lirik Mining Kripto

Ilustrasi.

VIENTIANE, DDTCNews – Pemerintah Laos tengah merancang pilot project untuk memanfaatkan cryptocurrency mining atau penambangan kripto dan transaksi atas uang digital. Pemerintah menargetkan ada tambahan penerimaan sampai 20% melalui investasi model baru ini.

Dari keuntungan yang didapat nanti, pemerintah diprediksi meraup US$194 juta atau setara Rp2,7 T dari transaksi kripto pada 2022. Menariknya, keuntungan dari mining kripto ini akan dipakai pemerintah untuk melunasi utang dan menutup pembiayaan penanganan pandemi.

Dari laman yang ditulis The Coin Republic, pemerintah Laos memanfaatkan momentum kerasnya China dalam melarang transaksi kripto. Setidaknya pemerintah akan meraup penghasilan sebesar 2 triliun kip Laos atau setara US$194 juta dari 6 perusahaan yang melaksanakan uji coba.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Kendati pemerintah menunjuk sejumlah perusahaan untuk menjalankan mining kripto, Bank Nasional Laos justru memperingatkan potensi kerugian sekaligus pelanggaran hukum dari mining kripto.

"Di saat pemerintah mulai menangani penambangan kripto, bank nasional Laos telah bertahun-tahun memberi informasi mengenai bahayanya penambangan kripto yang sangat melanggar hukum di Laos," tulis The Coin Republic.

Adapun 6 perusahaan yang ditunjuk melakukan penambangan kripto adalah Wap Data Technology Laos, Phongsubthavy Road and Bridge Construction, Sisaket Construction Company Limited, Boupha Road-Bridge Design Survey, Joint Development Bank, dan Phousy Group.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Keputusan pemerintah Laos untuk menjajal penambangan kripto ini dilatari anjloknya penerimaan negara akibat lesunya sektor pariwisata. Tak cuma pariwisata, pandemi Covid-19 juga menghantam hydropower sebagai industri utama negara ini.

Selain itu, pemerintah Laos juga telah berjanji untuk lebih serius menangani penggelapan pajak di negaranya. Hal ini harus dilakukan setelah Laos menjalani pemeriksaan dari Satuan Tugas Aksi Keuangan Amerika Serikat dan bagian Narkoba dan Kejahatan PBB. (sap)

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak kripto, cryptocurrency, Laos, mining kripto

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?