Cegah Penggerusan Basis Pajak, Irlandia Siapkan Instrumen Ini

“Aturan CFC yang belum pernah diterapkan sebelumnya ini untuk memerangi pergeseran laba (profit shifting) ke entitas luar negeri yang menganut tarif pajak rendah atau bahkan tidak mengenal rezim pajak,” katanya di Dublin, melansir Tax Notes International, Kamis (18/10/2018).

Pemerintah juga telah menyiapkan rezim exit tax dengan menetapkan tarif 12,5% pada keuntungan yang belum terealisasi . Dalam konsep ATAD, semua pihak ingin memastikan bahwa pajak telah disetor atas keuntungan yang belum terealisasi ketika adanya transfer aset antar negara (cross border).

Dalam ATAD, negara anggota wajib menerapkan beberapa arahan pajak tersebut ke dalam aturan hukum nasional seperti mengendalikan perusahaan asing, aturan peralihan, exit tax, pembatasan bunga dan pengaturan generalantiabuse.

“Rezim exit tax mulai berlaku 10 Oktober 2019. Pengenalan awal langkah ini akan memberikan kepastian bagi bisnis yang saat ini berada di Irlandia, sekaligus mempertimbangkan investasi di Irlandia ke depannya,” imbuhnya.

Adapun Departemen Keuangan Irlandia akan menerapkan berbagai langkah, pertama, peninjuan dan pembaruan ketentuan transfer pricing Irlandia pada tahun 2019. Langkah ini dilakukan memastikan sistem pajak Irlandia agar sejalan dengan praktik terbaik internasional terbaru.

Kedua, perpanjangan pembebasan pajak perusahaan selama 3 tahun hingga akhir 2021. Ketiga, perpanjangan keringanan pajak atas kredit pajak korporasi dari sebelumnya berakhir pada akhir 2020 menjadi Desember 2024.Keempat, peningkatan batasan pajak akuisisi modal.

Kelima, ambang batas bebas pajak yang berlaku atas hadiah dan warisan dari orang tua kepada anak-anak akan meningkat dari EUR310.000 menjadi EUR320.000.

Keenam, perubahan pajak penghasilan (PPh) untuk warga berpenghasilan EUR34.500 hingga EUR35.000 untuk individu lajang dan penghasilan dari EUR43.550 hingga EUR44.300 untuk pasangan yang menikah dengan satu penghasilan.

Ketujuh, perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) termasuk peningkatan tarif PPN pada kegiatan pariwisata dari 9% menjadi 13,5%. Kemudian penurunan tarif PPN pada e-books dan surat kabar elektronik dari 23% menjadi 9%, efektif 1 Januari 2019.

Perubahan tarif PPN ini sejalan dengan perjanjian yang baru-baru ini diteken antara para Menteri Keuangan Uni Eropa guna memfasilitasi negara-negara anggota UE untuk memungut PPN yang lebih rendah pada publikasi digital. (kaw)