Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Yakin Petani Tembakau Tak Alami 'Sunset'

A+
A-
2
A+
A-
2
Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Yakin Petani Tembakau Tak Alami 'Sunset'

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini usaha perkebunan tembakau tidak akan mengalami 'sunset' atau perlambatan, meski ada kenaikan tarif cukai rokok 12% mulai 1 Januari 2021.

Sri Mulyani mengatakan tidak banyak perubahan pada sektor perkebunan tembakau walaupun tarif cukai rokok naik hampir setiap tahun. Menurutnya, data area perkebunan tembakau bahkan konsisten bertambah sejak 2016.

"Kalau disebut petaninya akan sunset, ternyata dari 10-15 tahun lalu sudah seperti itu. Statistiknya [menunjukkan] jumlah lahan semakin meningkat. Enggak sunset sama sekali," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, dikutip Kamis (16/12/2021).

Baca Juga: Libur Sekolah, Orang Tua Perlu Waspadai Penipuan Berkedok Bea Cukai

Sri Mulyani mengatakan kebutuhan bahan baku tembakau untuk industri rokok masih sangat tinggi. Kebutuhan tembakau mencapai rata-rata 315.000 ton per tahun.

Walaupun ada tembakau impor, kontribusi tembakau lokal sebagai bahan baku rokok masih tinggi. Produksi tembakau lokal dari petani rata-rata sebanyak 206.800 ton per tahun atau 66% dari kebutuhan bahan baku rokok.

Mengenai luas lahan, Sri Mulyani memaparkan angkanya terus meningkat walaupun tarif cukai naik berkisar 10%-23%. Luas area perkebunan tembakau pada 2016 hanya 155.950 hektar, tetapi kemudian konsisten naik hingga diestimasi mencapai 236.687 hektar pada 2021.

Baca Juga: Proses Pengembalian Setoran Pajak Dioptimalkan, Begini Penjelasan DJP

Penjelasan Sri Mulyani tersebut untuk merespons pertanyaan sejumlah anggota Komisi XI DPR mengenai nasib petani tembakau setelah pemerintah menaikkan tarif cukai rokok. Meski demikian, dia juga berjanji akan mengevaluasi dukungan yang diberikan pemerintah kepada petani tembakau, baik melalui Kementerian Pertanian maupun melalui skema dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) kepada pemda.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memerintahkannya untuk memastikan kenaikan tarif cukai rokok tidak terlalu menekan petani di dalam negeri.

"Pak Presiden melihat petani ini tidak cepat berpindah, seperti dari tembakau ke kopi," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen untuk Terus Tekan SiLPA, Ini Tujuannya

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi XI DPR menilai kenaikan tarif cukai berpotensi merugikan petani tembakau karena permintaan yang menurun.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji menyebut petani tembakau di daerah pemilihannya di Jawa Timur tidak memperoleh dukungan dari pemerintah dalam menjalankan bisnisnya, bahkan ketika harganya anjlok. Padahal, pemerintah telah menyalurkan DBH CHT yang salah satu fungsinya untuk memberikan pembinaan kepada petani tembakau.

"Petani tembakau itu hulu dari pendapatan negara dari cukai. Akan lebih bijak kalau negara juga bisa mengatasi kesulitan para tembakau pada waktu betul-betul sulit atau ada pembinaan yang berkelanjutan" katanya.

Baca Juga: Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Mulai 1 Januari 2022, pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok naik rata-rata sebesar 12%. Selain itu, pemerintah juga melakukan simplifikasi tarif cukai dari 10 layer menjadi hanya 8 layer. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : cukai rokok, tembakau, pita cukai, DJBC, tarif cukai rokok, kebijakan cukai, kenaikan cukai, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Juni 2024 | 09:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Hingga Mei 2024, Realisasi PNBP Sudah Capai 51 Persen dari Target

Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN

Dari Luar Negeri? Ini Cara Isi Customs Declaration Via Mobile Beacukai

Kamis, 27 Juni 2024 | 18:39 WIB
Hari Anti Narkotika Internasional

HANI, Ini Peran Bea Cukai Cegah Peredaran Narkotika

Kamis, 27 Juni 2024 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN Turun, Sri Mulyani Sebut Konsumsi Masyarakat Tetap Positif

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB