Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Di Depan Pengusaha AS, Menkes Tawarkan Investasi Bidang Kesehatan

A+
A-
1
A+
A-
1
Di Depan Pengusaha AS, Menkes Tawarkan Investasi Bidang Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan strategi pemerintah dalam melakukan reformasi fundamental pada sistem kesehatan di Indonesia.

Budi mengatakan reformasi tersebut salah satunya dilakukan melalui transformasi layanan rujukan dengan meningkatkan akses serta mutu rumah sakit Indonesia. Melalui upaya tersebut, pemerintah akan mendorong sektor swasta terlibat dalam penyediaan fasilitas kesehatan rujukan atau sekunder, termasuk dari investor asing.

"Kami akan membuka peluang bagi investor dan rumah sakit asing untuk masuk. Kami juga akan menyederhanakan regulasi bagi rumah sakit asing dan tenaga kesehatan asing untuk masuk dan bekerja di negara ini," katanya dalam US-Indonesia Investment Summit ke-9, Senin (13/12/2021).

Baca Juga: Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Budi mengatakan pemerintah ingin menambah jumlah tempat tidur agar mencukupi kebutuhan masyarakat, serta membangun rumah sakit secara merata hingga ke luar Jawa. Di sisi lain, kualitas pelayanan rumah sakit juga harus ditingkatkan agar orang-orang tidak perlu berobat ke luar negeri.

Kemudian, pilar lain dalam reformasi kesehatan yakni transformasi sistem ketahanan kesehatan yang mendorong kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Menurut Budi, kemandirian farmasi dan alat kesehatan terasa semakin mendesak saat pandemi Covid-19 karena semua negara di dunia membutuhkannya.

"Kami akan memberikan banyak insentif kepada perusahaan yang memiliki kemampuan bergerak di bidang manufaktur di Indonesia karena kami melakukan reformasi sistem ketahanan kesehatan," ujarnya.

Baca Juga: DJBC Mulai Beri Asistensi Fasilitas Kepabeanan kepada Investor di IKN

Budi menyebut pemerintah telah mendorong industri manufaktur memproduksi alat kesehatan atau obat yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan insentif agar pelaku usaha semakin terdorong untuk terlibat dalam penanganan pandemi.

Dia menjelaskan pemerintah sempat mengalami kesulitan menghadapi kesulitan untuk memperoleh alat pelindung diri dan kebutuhan penanganan Covid-19 lainnya pada periode awal pandemi. Oleh karena itu, kemandirian di bidang medis harus dilakukan sebagai respons atas ancaman krisis kesehatan di masa depan.

Budi menilai bentuk dukungan pemerintah terhadap industri farmasi juga dilakukan melalui pembelian produk. Menurutnya, obat-obatan produksi dalam negeri selalu menjadi prioritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga: Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Dia menargetkan sekitar 30% hingga 50% obat, vaksin, dan alat kesehatan dapat diproduksi di dalam negeri.

"Kami akan mendorong pengadaan barang pemerintah untuk membeli dari perusahaan manufaktur di Indonesia," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : investasi, investasi asing, PMA, PMDN, BKPM, pemulihan ekonomi, kesehatan, rumah sakit, menteri kesehatan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 10 Juni 2024 | 11:00 WIB
INSENTIF FISKAL

DPR Ajak Investor Tanamkan Modal di IKN, Insentif Pajak Siap Diberikan

Minggu, 09 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Minta Pengusaha Farmasi dan Alkes Manfaatkan Insentif Pajak

Jum'at, 07 Juni 2024 | 10:47 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Kenaikan Tax Ratio Kunci Perbaikan Credit Rating RI

Kamis, 06 Juni 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menko Luhut Ingin Bali Jadi Tempat Pendirian Family Office

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya