Ditagih Lapor SPT dan Bayar Denda, Pensiunan Tentara AS Tak Terima

"Saya tidak tahu harus pergi ke mana lagi, apa yang terjadi sangat tidak adil," katanya dikutip pada Jumat (26/11/2021).

Larsen menuturkan surat dari kantor pajak Kusel diterima pada 8 November 2021. Surat tersebut menerangkan kewajiban pembayaran denda sebesar €200 karena tidak melaporkan SPT orang pribadi tahun pajak 2019.

Menurutnya, otoritas pajak lokal Jerman tidak memiliki hak menagih kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak sebagai personel militer aktif AS. Oleh karena itu, dia menolak untuk membayar denda karena sudah menyampaikan SPT kepada otoritas pajak AS/IRS.

Dia juga sudah menunjuk pengacara di Jerman untuk mewakilinya berhadapan dengan otoritas pajak lokal. Permintaannya hanya satu, agar kantor pajak lokal Jerman membatalkan surat penagihan karena tugasnya di Jerman dilindungi oleh perjanjian NATO.

Hal tersebut diperkuat oleh Kementerian Luar Negeri AS. Kemenkeu AS juga menyampaikan bahwa kantor pajak negara bagian Jerman telah salah menafsirkan isi perjanjian status pasukan NATO. Kesalahan penafsiran tersebut membuat beberapa tentara AS yang bertugas di bawah Komando NATO menghadapi permasalahan perpajakan di Jerman.

"Kami sudah berulang kali mengatakan kantor pajak lokal salah menafsirkan perjanjian status pasukan NATO dengan memaksa personel AS untuk membayar pajak penghasilan dan dendanya di Jerman. Ini kasus keenam yang terjadi pada tentara AS di Jerman," tulis keterangan kemenlu AS dikutip dari military.com. (sap)