Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Duh, Gary Lineker Kena Tagih Pajak Rp97 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Duh, Gary Lineker Kena Tagih Pajak Rp97 Miliar

Gary Lineker (kiri) bersama sahabatnya Diego Armando Maradona. (Foto: thequint.com)

LONDON, DDTCNews - Pundit acara sepak bola sekaligus legenda sepak bola asal Inggris Gary Lineker tengah menghadapi sengketa dengan HMRC karena kurang bayar setoran pajak sebesar £4,9 juta atau setara Rp97 miliar.

Agen Lineker, John Holmes mengonfirmasi kasus sengketa pajak dengan HMRC atas penghasilan yang didapat pada beberapa tahun pajak. Menurutnya, sengketa pajak di pengadilan sudah berlangsung lebih dari satu tahun.

Dia menjelaskan otoritas pajak Inggris menuding Gary Lineker memiliki penghasilan sebagai pegawai terselubung. Pasalnya, mekanisme pembayaran kontrak kerja Lineker dilakukan melalui perusahaan pribadi yaitu Gary Lineker Media.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Dengan demikian, atas penghasilan itu dikenakan tarif PPh badan yang jauh lebih rendah dari beban tarif PPh orang pribadi. "Ini jadi pertanyaan apakah dia dipekerjakan BBC atau tidak, kebanyakan orang yang memahami hukum ketenagakerjaan akan berkata tidak," katanya, Jumat (7/5/2021).

Adapun dokumen pengadilan pajak yang rilis bulan lalu menyebutkan HMRC menagih kekurangan pembayaran pajak sebesar £4,9 juta yang terdiri dari dua komponen. Pertama, tagihan piutang pajak sebesar £3,6 juta dan ditambah £1,6 juta dalam bentuk iuran asuransi kesehatan nasional.

HMRC menuding eks pemain Everton dan Barcelona itu tidak membayar pajak dengan benar untuk tahun fiskal 2013/2014 dan 2016/2017 saat mendapatkan kontrak dari BBC. Kemudian pada tahun pajak 2015/2016 saat terikat kontrak dengan BT Sport.

Baca Juga: Koreksi DPP PPN atas Harga Jual Polyester dan Nylon Film

Upaya HMRC mengejar praktik penghindaran pajak mulai gencar dilakukan saat UU antipenghindaran pajak orang pribadi diperkenalkan pada 2019. Sejak saat itu, HMRC mulai menagih pajak atas skema pembayaran kontrak kerja orang pribadi yang dilakukan melalui perusahaan.

Skema tersebut mampu menghindari pembayaran PPh orang pribadi Inggris. Untuk selanjutnya, pembayaran PPh berdasarkan ketentuan badan usaha yang memiliki tarif lebih rendah ketimbang beban PPh OP.

Sementara itu, CEO jasa konsultasi finansial Contractor Calculator Dave Chaplin mengatakan upaya HMRC menyasar selebriti dan tokoh publik tidak lain untuk menambah penerimaan negara pada masa pandemi.

Baca Juga: Publikasi Internasional, Profesional DDTC Bahas Soal Sengketa Pajak

Menurutnya, HMRC seharusnya melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok freelance kelas premium seperti Lineker. Pasalnya, kelompok wajib pajak ini pada akhirnya menyetor pajak lebih banyak ke kas negara.

"HMRC seharusnya berterima kasih kepada para premium freelance atas kontribusinya dan bukan menjadikan mereka korban dengan cap sebagai pengemplang pajak," imbuhnya seperti dilansir irishtimes.com. (Bsi)

Baca Juga: Sengketa Gugatan atas Pinjaman Tanpa Bunga

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : gary lineker, kasus pajak, sepak bola, HMRC, sengketa pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 April 2024 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Keagenan Kapal

Jum'at, 05 April 2024 | 17:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Koreksi Peredaran Usaha dan HPP

Kamis, 04 April 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: WP yang Ajukan Ultimum Remedium Pasal 44B UU KUP Terus Meningkat

Kamis, 04 April 2024 | 10:04 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pastikan PSIAP Tepat Waktu, Komwasjak Kunjungi Ditjen Pajak

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya