Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Elon Musk Nge-Tweet Lagi, Tolak Pengenaan Pajak atas Panel Surya

A+
A-
0
A+
A-
0
Elon Musk Nge-Tweet Lagi, Tolak Pengenaan Pajak atas Panel Surya

Elon Musk. (foto: cnet1.cbsistatic.com)

SACRAMENTO, DDTCNews – Miliarder sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, menyerukan penolakan terhadap rencana pengenaan pajak atas panel surya yang digulirkan pemerintah Negara Bagian California, Amerika Serikat (AS).

Melalui cuitannya di media sosial, orang terkaya di dunia versi Forbes itu menuding kebijakan untuk memajaki pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) adalah hal yang aneh.

"[Kebijakan pengenaan pajak merupakan] langkah anti-lingkungan yang aneh," kata Elon Musk dilansir Foxbusiness, Kamis (13/1/2022).

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

California saat ini memiliki proyek pengembangan energi ramah lingkungan. Melalui program California's Net Energy Metering (CNEM), sebanyak 1,3 juta keluarga memasang panel surya di atas rumah mereka. Seluruh pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang mampu menghasilkan 10.000 Mw listrik. Angka ini diprediksi bisa mengurangi 25% kebutuhan listrik dari energi fosil pada siang hari.

Namun, pemasangan panel surya ternyata justru memunculkan biaya baru. Pemerintah setempat mengenakan biaya akses jaringan alias pajak kepada rumah tangga yang memasang PLTS di rumahnya senilai US$8 per Kw per bulan. Hanya saja, charge ini dikecualikan terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sebagai kompensasinya, pemerintah juga menawarkan kredit transisi pasar sejumlah US$5,25 per Kw per bulan untuk keluarga berpenghasilan rendah dan US$3,59 per Kw per bulan untuk seluruh pelanggan lain di tahun pertama. Diskon ini diharapkan bisa mengurangi beban pajak masyarakat.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Kebijakan inilah yang diprotes Tesla. Sebagai perusahaan penyedia akses tenaga surya, Tesla memprediksi kebijakan baru California bisa menambah ongkos pelanggan sejumlah US$50 hingga US$80 per bulan, khususnya bagi konsumen perusahaan.

"Jika diadopsi, ini akan menjadi biaya energi surya tertinggi AS, bahkan di antara negara bagian yang anti-energi terbarukan," tulis Tesla dalam sebuah pernyataan di situs webnya.

Besarnya biaya tersebut dikhawatirkan akan memuat rumah tangga di California memilih tidak melakukan pemasangan panel surya di rumahnya. Hal tersebut berdampak pada upaya pengembangan energi yang ramah lingkungan di California akhirnya tidak terwujud secara optimal.

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Tesla lantas mendesak Gubernur California, Gavin Newsom, agar menghapuskan pembebanan biaya tersebut. Tesla menilai penambahan bebak pajak akan memengaruhi pembangunan ramah lingkungan yang sudah direncanakan.

Penolakan terhadap pembebanan biaya tambahan atas pemasangan panel surya juga disampaikan oleh Asosiasi Industri Energi Surya. Dengan kebijakan yang baru, asosiasi menilai hanya orang kaya yang mampu membeli panel surya di rumahnya.

“Keputusan ini akan menghalangi banyak warga California untuk memasang solar dan memperlambat penyebaran energi bersih dan untuk mencapai tujuan energi bersih,” tulis asosiasi. (rizki zakariya/sap)

Baca Juga: Pengesahan RUU PPN PMSE Jadi Prioritas Parlemen Filipina

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak energi, energi baru terbarukan, Elon Musk, Tesla, Amerika Serikat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya