Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Hati-Hati Investasi Bodong! Bappebti Blokir Lagi Ratusan Situs Ilegal

A+
A-
1
A+
A-
1
Hati-Hati Investasi Bodong! Bappebti Blokir Lagi Ratusan Situs Ilegal

Sebagian situs investasi ilegal yang diblokir Bappebti, Januar-Maret 2022. 

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir ratusan situs investasi ilegal. Sepanjang Januari-Maret 2022, tercatat ada 218 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang ditutup oleh Bappebti bersama dengan Kemenkominfo.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menegaskan setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah NKRI wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti," kata Aldison, dikutip Kamis (28/4/2022).

Baca Juga: DJBC Mulai Beri Asistensi Fasilitas Kepabeanan kepada Investor di IKN

Bappebti sendiri rutin melakukan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa izin. Pengawasan serta pemblokiran ini, ujar Aldison, merupakan langkah preventif atas kerugian yang bakal diterima masyarakat akibat PBK tanpa izin tersebut.

Lebih lanjut, Aldison mengingatkan masyarakat bahwa berinvestasi di pialang berjangka yang tidak berizin sangat berisiko. Bappebti selaku regulator tidak memfasilitasi investor untuk melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara investor dengan entitas tidak berizin tersebut.

"Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat meminta untuk bertanggung jawab. Keberadaan di luar negeri juga belum tentu legal," kata Aldison.

Baca Juga: Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka diimbau agar mempelajari latar belakang perusahaan terlebih dulu. Calon investor juga dinilai perlu mempelajari tata cara transaksi dan kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan.

"Serta tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran," kata Aldison. (sap)

Baca Juga: Pengajuan Fasilitas Perpajakan IKN Butuh Lebih Sedikit Dokumen Syarat

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : investasi, perdagangan berjangka, Bappebti, investasi ilegal, investasi bodong, robot trading

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Juni 2024 | 13:00 WIB
PMK 28/2024

WP Beri Sumbangan di IKN, DJP Jelaskan Insentif Pajaknya

Senin, 03 Juni 2024 | 14:11 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Menteri Basuki Ungkap 2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah

Jum'at, 31 Mei 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Jalan Aksesi OECD Bakal Diadopsi ke dalam RPJMN dan RPJPN

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya