Ini Elemen Penting yang Perlu Ada Saat Membangun Kepatuhan Pajak

Hal ini salah satunya ditandai dengan perlakuan penegakan kepatuhan yang asimetris bagi kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Pada gilirannya, penerimaan pajak masih jauh dari target yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan.

Makalah berjudul ‘Innovation in Tax Compliance: Conceptual Framework’ ini menawarkan kerangka kerja konseptual dalam mengembangkan pendekatan reformasi pajak yang sistematis untuk mendorong kepatuhan sukarela dan berkontribusi bagi pembangunan.

Pada bagian awal, pembaca disuguhkan pengalaman empiris reformasi pajak yang terjadi di berbagai negara. Makalah terbitan Bank Dunia ini menemukan bahwa reformasi pajak yang dilakukan masih banyak yang bersifat parsial atau pseudo-reform. Hal tersebut ditandai dengan belum terbangunnya kontrak fiskal antara negara dan masyarakat.

Fakta yang terjadi, reformasi yang dilakukan baru menyasar pada peningkatan kepatuhan namun tidak diikuti dengan sistem redistribusi pendapatan yang adil dan kepercayan masyarakat terhadap sistem pajak. Di sisi lain, praktik reformasi yang dianggap berhasil juga belum dapat memunculkan koneksi yang kuat antara perpajakan, akuntabilitas, dan pembangunan.

Dalam konteks tersebut, bagian kedua mencoba merumuskan sebuah kerangka kerja terintegrasi sebagai suatu pendekatan reformasi pajak yang efektif demi terciptanya kontrak fiskal yang kuat.

Kerangka kerja yang ditawarkan merupakan integrasi pendekatan tradisional enforced compliance dan pendekatan kontemporer yang disebut sebagai quasi-voluntary compliance. Keduanya menghasilkan ekuilibrium baru antara penegakan kepatuhan yang berasal dari otoritas negara dengan nilai dan norma sosial, prinsip akuntabilitas, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak.

Demi mencapai tujuan tersebut, makalah ini mengidentifikasi tiga pendorong kunci bagi reformasi pajak, yaitu penegakan kepatuhan, fasilitasi, dan kepercayaan. Ketiganya merupakan elemen fundamental untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan reformasi pajak.

Menariknya, makalah ini banyak membahas mengenai peranan sentral kepercayaan (trust-building) dalam membangun kontrak fiskal yang lebih kuat. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari argumen tersebut.

Pertama, kepercayaan yang tinggi masyarakat akan sistem pajak biasanya akan diikuti dengan peningkatan kesetaraan dan akuntabilitas publik. Kedua, trust-building dapat memberdayakan dan memperluas kemampuan wajib pajak untuk mengoptimalisasi manfaat pajak yang didapatkan dari pemerintah.

Ketiga, kepercayaan dapat menghasilkan transparansi dan simplikasi data sehingga berpeluang untuk meningkatkan performa administrasi pajak yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas negara untuk memberikan manfaat pajak yang lebih luas.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah dapat ‘menjahit’ berbagai elemen demi menghasilkan strategi reformasi yang tepat? Bagian terakhir dalam makalah ini mengidentifikasi dua faktor determinan yang menjadi penentu bagi pilihan strategi reformasi. Kedua faktor itu adalah tujuan utama dari reformasi itu sendiri dan potensi hambatan dalam mencapai tujuan.

Kerangka kerja yang ditawarkan dalam artikel ini berupaya untuk memperluas tujuan reformasi yang umumnya memiliki fokus sempit pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Meskipun menghadirkan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, model reformasi pajak ini memiliki peluang yang besar bagi pencapaian sasaran dan target pembangunan. *