Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jusuf Kalla: Pemilu Tidak Membuat Ekonomi Sulit

A+
A-
1
A+
A-
1
Jusuf Kalla: Pemilu Tidak Membuat Ekonomi Sulit

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak terlalu merisaukan ekses negatif kontes politik 2019 pada kegiatan ekonomi nasional. Pasalnya, sepanjang kegiatan politik di era reformasi justru punya implikasi positif pada ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan dalam seminar bertajuk 'Waspada Ekonomi Indonesia Di Tahun Politik' pada Kamis (2/8). Menurutnya dalam riwayat tiga pemilu terakhir tidak mendistorsi iklim ekonomi nasional.

"Pada 2004 pertumbuhan ekonomi itu 5,1% dan itu tingkatkan ekonomi dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2009 agak turun tapi bukan karena pemilu, tapi karena ada krisis ekonomi global. Di tahun 2014 itu turun tapi capaiannya terus lebih baik untuk tahun selanjutnya," katanya.

Baca Juga: Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, DPR Pastikan Tak Bebani Fiskal

Hal ini menurutnya karena meningkatnya konsumsi untuk kepentingan politik praktis. Dengan demikian memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

"Bila dari pos konsumsi akan baik karena realitanya banyak partai dan calon belanja macam-macam. Jadi pemilu tidak membuat ekonomi sulit," terangnya.

Adapun yang perlu menjadi perhatian adalah terhambatnya ekspansi kegiatan investasi yang butuh kapitaliasi besar. Karena kontes politik lima tahunan terkait arah kebijakan pemerintahan yang terpilih nanti.

Baca Juga: Pembentukan BPN Harus Didasarkan pada Kepentingan Publik

Namun, hal tersebut tidak berdiri sendiri. Khususnya untuk satu tahun ke depan, di mana ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat pasca kebijakan negara ekonomi besar seperi Amerika Serikat.

"Bidang investment akan banyak wait and see karena banyak analisa arah kebijakan kandidat dan itu banyak yang mempengaruhi baik dalam maupun luar negeri," tandas dia. (Amu)

Baca Juga: Badan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari Kemenkeu

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan ekonomi, tahun politik, pemilu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 April 2024 | 11:07 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Program Presiden Terpilih Bakal Diintegrasikan Lewat RKP 2025

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Minggu, 07 April 2024 | 12:30 WIB
PEMILU 2024

Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Beri Penjelasan Soal Anggaran Bansos

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya