Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kejar Carbon Neutrality, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pajak Karbon

A+
A-
0
A+
A-
0
Kejar Carbon Neutrality, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pajak Karbon

Ilustrasi. 

HELSINKI, DDTCNews – Pemerintah Finlandia tengah menyusun peta jalan pajak karbon. Perencanaan kebijakan ini melibatkan lembaga riset milik pemerintah, VTT Technical Research Center of Finland. Kerjasama dengan lembaga riset negara itu sebagai strategi untuk mencapai negara bebas karbon pada 2035 mendatang.

Menteri Keuangan Annika Saarikko menyampaikan peta jalan ini menjadi langkah pemerintah untuk merancang pengenaan pajak karbon. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi bidang energi dan sektor industri.

"Peta jalan yang dirancang sebagai acuan bagaimana seharusnya pajak karbon diterapkan. Acuan ini diterapkan seiring dengan maraknya penggunaan green technology dan efisiensi sumber daya alam baik pada rumah tangga maupun bisnis," ujar Menkeu Annika dikutip Tax Notes International, Selasa (23/11/2021).

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Tak hanya ingin mencapai negara bebas karbon, Finlandia juga menargetkan beberapa kebijakan prolingkungan. Di antaranya, negara bebas emisi listrik, pengurangan produksi alat pemanas, pengurangan jejak karbon bangunan, promosi ekonomi sirkular, dan kebijakan bahan pangan ramah iklim.

Saat ini Menteri Lingkungan Krista Mikkonen mengetuai working group yang berfokus mencapai masyarakat bebas bahan bakar minyak (BBM) pertama di dunia. Selain itu, working group arahan Saarikko juga berfokus pada reformasi pajak atas sumber daya alam.

Working group tersebut juga telah mengajukan beberapa usulan kebijakan pajak. Beberapa di antaranya usulan kenaikan tarif pajak untuk bahan bakar alat pemanas dan penurunan pajak atas listrik untuk sektor industri hingga mencapai taraf minimum Uni Eropa.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Tak hanya itu, working group tersebut juga pernah mengajukan pencabutan diskon pajak sumber daya alam untuk industri yang menggunakan sumber daya alam secara intens. Usulan terakhir terkait pencabutan pengurangan pajak atas biaya dari aktivitas pertambangan.

Nantinya, working group arahan menteri keuangan tersebut akan diketuai oleh Dirjen Pajak Terhi Järvikare. Rencananya, working group dirancang akan banyak bekerja sama dengan menteri-menteri terkait seperti menteri lingkungan dan perubahan iklim, serta menteri agrikultur dan kehutanan. (sap)

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak karbon, peta jalan pajak karbon, pajak energi, pajak listrik, Eropa, Finlandia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?