Konsensus Global Beri Peluang Negara Kenakan Pajak Minimum Domestik

"Bila perusahaan wajib membayar top-up tax sebesar 100 berdasarkan ketentuan GloBE tetapi yurisdiksi mengenakan qualified domestic minimum tax sebesar 100, maka tidak ada top-up tax yang harus dibayar berdasarkan ketentuan GloBE," tulis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (8/2/2022).

OECD memandang pengenaan pajak minimum domestik ini bakal mampu menjamin hak pemajakan yurisdiksi tempat penghasilan korporasi multinasional berasal.

Untuk saat ini, sudah terdapat 1 yurisdiksi yang berencana untuk mengenakan pajak minimum domestik bersamaan dengan penerapan pajak korporasi multinasional, yakni Inggris.

Menurut pemerintah Inggris, pajak minimum domestik atau DMT diperlukan untuk menekan beban kepatuhan yang ditanggung perusahaan Inggris dan mencegah pengenaan pajak berdasarkan undertaxed payment rule (UTPR) oleh yurisdiksi lain.

Dengan DMT, Inggris mendapatkan tambahan penerimaan tanpa perlu meningkatkan beban pajak yang ditanggung entitas yang beroperasi di Inggris. DMT juga dipandang bisa menekan biaya kepatuhan, beban administrasi, dan bakal kepastian pajak.

Agar tidak bertentangan dengan konsensus global, DMT rencananya akan dirancang semirip mungkin dengan ketentuan pajak korporasi minimum global pada Pilar 2.

Seperti diketahui, 137 yurisdiksi anggota Inclusive Framework telah bersepakat untuk memberlakukan pajak korporasi minimum global dengan tarif 15%. Bila konsensus berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pajak korporasi minimum global diharapkan mulai dikenakan pada 2023.

Pajak korporasi minimum global nantinya akan berlaku atas grup perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR750 juta. Pajak minimum diekspektasikan akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai US$150 miliar per tahun secara global. (sap)