KPK: Pelayanan Publik Rawan Praktik Korupsi

Hal itu menjadikan aspek pelayanan publik sebagai salah satu indikator kepercayaan publik. Faktor kedua, topik pelayanan publik masih relevan karena hasil Survei Penilaian Integritas KPK edisi 2019 menjadikan kegiatan pelayanan publik sebagai salah satu sektor yang rawan praktik korupsi.

"Harapannya, dengan mengangkat tema pelayanan publik, kita bisa memantik diskursus pemberantasan korupsi dari berbagai perspektif terkait dengan pelayanan publik," katanya dalam keterangan resmi seperti dikutip Jumat (8/1/2021).

Yuyuk menjabarkan laporan SPI KPK menghasilkan 60% pegawai di instansi peserta kegiatan survei mengatakan informasi terkait dengan pelayanan belum tersedia dengan lengkap.

Kemudian lebih dari 90% responden pengguna layanan menilai informasi yang disediakan terkait prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan di instansi masih tidak jelas.

Respons otoritas sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan menunjukan masih terbukanya ruang penyalahgunaan kewenangan dan membuat proses birokrasi menjadi berbelit-belit.

Hal tersebut membuat praktik percaloan tumbuh subur karena tidak jelasnya mekanisme pelayanan publik dijalankan. "Adapun motif masyarakat tidak bisa menghindari penggunaan calo dalam pelayanan publik adalah keinginan untuk mempermudah urusan layanan," ujar Yuyuk.

Dia mengatakan pada jurnal edisi terkait pelayanan publik terpilih 8 naskah yang berasal dari klinik penulisan jurnal yang dilaksanakan pada 15-29 Oktober 2020.

Selain itu, terdapat 3 naskah yang berasal dari publik ikut mengisi Jurnal Integritas volume 06 No.02 Desember 2020 yang bisa diakses pada tautan https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas. (Bsi)