Kunjungi Irlandia, Presiden Bahas Isu Perpajakan

"Perjalanan itu menjadi kunjungan pertama Macron ke Irlandia dan para pemimpin akan membahas sejumlah isu seperti Afganistan, Brexit serta perpajakan," tulis keterangan pemerintah dikutip pada Kamis (26/8/2021).

Pejabat Istana Elysée menyampaikan Prancis dan Irlandia memiliki banyak kesamaan kepentingan. Hal itu berlaku saat keduanya menentang ide PM Inggris Boris Johnson soal skema Brexit. Kedua negara juga berupaya memperkuat hubungan maritim melalui jalur pelayaran.

Namun, isu perpajakan menjadi titik terberat hubungan diplomatik Prancis dengan Irlandia. Pasalnya, Pemerintah Irlandia secara konsisten menolak proposal kesepakatan pajak global khususnya opsi penerapan pajak perusahaan minimum sebesar 15%. Isu perpajakan ini menjadi agenda khusus karena kedua menkeu akan ikut terlibat dalam pembicaraan bilateral pada pekan ini.

"Prancis masih percaya bahwa Irlandia belum sepenuhnya menutup pintu untuk bergabung dalam kesepakatan yang dibuat OECD. Ini akan menjadi fokus pembicaraan kami," ujarnya.

Prancis, lanjutnya, akan lebih banyak mendengar posisi kepentingan Irlandia terkait dengan proposal konsensus pajak global. Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama resistensi Irlandia adalah potensi dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kesepakatan global.

Banyak perusahaan digital multinasional yang berkantor di Irlandia seperti Google, Apple dan Facebook. Kontribusi ekonomi dari perusahaan digital menyerap 33% dari total angkatan kerja nasional. Selain itu, gaji besar yang diberikan perusahaan juga ikut menyumbang penerimaan pajak. Kombinasi setoran PPh badan dan orang pribadi karyawan mencapai 50% dari total pendapatan pajak Irlandia.

Sementara itu, proses pembahasan isu perpajakan antara Prancis dan Irlandia diprediksi berlangsung alot. Pasalnya, Pemerintah Irlandia akan terus mempertahankan tarif PPh badan sebesar 12,5% sebagai bentuk kedaulatan kebijakan fiskal.

"Mitra Eropa kami tahu bahwa pajak adalah masalah kedaulatan, bahkan dengan usulan OECD sekalipun tidak akan mencegah Irlandia terus mengelola kebijakan perpajakan yang berlaku saat sebagai urusan kedaulatan," kata seorang pejabat senior pemerintah Irlandia dikutip dari politico.eu. (sap)