Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Meski Sedang Perang, Kinerja Penerimaan Pajak Rusia Tetap Moncer

A+
A-
0
A+
A-
0
Meski Sedang Perang, Kinerja Penerimaan Pajak Rusia Tetap Moncer

Ilustrasi. Petir menyambar di dekat gedung Universitas Negeri Moskwa saat sebuah badai petir di Moskwa, Rusia, Selasa (5/7/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Maxim Shemetov/rwa/NBL).

MOSKWA, DDTCNews – Seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia, Rusia berhasil mencetak pertumbuhan realisasi penerimaan pajak konsolidasi sebesar 31% hingga April 2022 dari realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data dari Federal Tax Service, moncernya realisasi penerimaan tersebut juga diikuti oleh penerimaan pemerintah pusat. Hingga Mei 2022, pertumbuhan penerimaan pemerintah pusat sudah mencapai 31%.

“Kira-kira setengah dari pendapatan pemerintah pusat dan seperlima dari penerimaan pajak konsolidasi berasal dari sektor minyak dan gas,” demikian laporan pemberitaan dari forbes.com, seperti dikutip pada Selasa (26/7/2022).

Baca Juga: Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Berdasarkan catatan Federal Tax Service, peningkatan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) berkorelasi dengan kenaikan harga minyak dunia. Dalam 4 tahun terakhir, dampak kenaikan harga minyak terhadap penerimaan makin signifikan.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan tren tersebut. Pertama, penerimaan negara dari sektor migas berbentuk dolar. Kedua, upaya Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengeruk penerimaan negara lebih besar dari sektor migas sejak 2001 membuahkan hasil.

Salah satu upaya Putin dan menteri keuangannya kala itu ialah melakukan banyak penyesuaian aturan di undang-undang perpajakan dalam meningkatkan penerimaan. Setelah itu, presiden kemudian fokus dalam menjaga kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Kumpulkan Data Pengusaha, Petugas Pajak Kunjungi Dinas Pariwisata

Kasus Mikhail Khodorkovsky menjadi contoh yang tepat. Sempat menjadi salah satu orang terkaya di Rusia, ia ditangkap pada 2003 dan mendekam di penjara selama 10 tahun karena terbukti menghindari pajak melalui perusahaannya kala itu Yukos.

Gara-gara kasus tersebut, kebijakan perusahaan minyak mengenai pajak berubah saat mempekerjakan konsultan pajak. Mereka lebih memilih patuh untuk memenuhi seluruh kewajiban pajak ketimbang mengoptimalkan pembayaran pajak.

“Alih-alih mengambil saran mengenai cara mengoptimalkan pembayaran pajak, prioritas perusahaan minyak bergeser untuk memastikan kewajiban perpajakan mereka terpenuhi sejalan dengan undang-undang perpajakan yang ada,” sebut Adnan Vatansever dalam bukunya Oil in Putin’s Russia. (rig)

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : rusia, pajak, pajak internasional, harga minyak, sektor migas, pendapatan negara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB