Negara Ini Mulai Pertimbangkan Pengenaan Pajak Kekayaan

"Kami mempertimbangkan banyak program pada anggaran yang sedang disusun, termasuk rencana pengenaan pajak atas kekayaan," katanya, dikutip Senin (15/3/2021).

Untuk diketahui, wacana pengenaan pajak kekayaan di Kenya sesungguhnya sudah sempat muncul sejak 2018. Meski demikian, pemerintah dan parlemen kala itu sepakat untuk tidak mengenakan jenis pajak baru tersebut.

Pada beleid anggaran 2021-2022, Kemenkeu mengusulkan beberapa jenis pajak, pungutan, dan keringanan baru. Jika tidak ada aral melintang, rancangan peraturan tersebut akan diserahkan kepada parlemen pada April 2021.

Meski telah diusulkan ulang, Kemenkeu masih belum menjelaskan secara terperinci mengenai skema dan desain pajak kekayaan yang dimaksud. Hal ini dikarenakan Kemenkeu juga akan membahas hal itu dengan parlemen.

"Kami akan melakukan banyak simulasi dan masukan dari berbagai stakeholder sebelum pajak kekayaan dan kebijakan fiskal lainnya dapat diimplementasikan," ujar Muia seperti dilansir businessdailyafrica.com.

Untuk diketahui, Kenya telah menetapkan beberapa jenis pajak baru demi meningkatkan kinerja penerimaan pajak di tengah pandemi ini. Salah satunya adalah pajak digital atau digital services tax (DST) yang telah berlaku sejak Januari 2021.

DST di Kenya dikenakan dengan tarif 1,5% dan berlaku atas seluruh produk dan layanan digital di Kenya. DST juga dikenakan atas transaksi cryptocurrency. Alhasil, cakupan DST di Kenya tergolong lebih luas ketimbang DST yang diterapkan oleh negara lain.

Dengan tarif sebesar 1,5%, Kenya berharap bisa mendapatkan tambahan penerimaan pajak senilai US$46 juta atau setara dengan Rp652 miliar. (rig)