Otoritas Kamboja Bersiap Kenakan Pajak Capital Gain Mulai 2024

"Sejalan dengan program reformasi keuangan negara dan optimalisasi pendapatan, kami ingin mencapai target pengumpulan pajak tahunan untuk memastikan kebutuhan anggaran kerajaan terpenuhi," katanya, dikutip pada Selasa (9/5/2023).

Sambath mengatakan pemerintah sedang melaksanakan reformasi pajak sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan. Melalui pengembangan dan penerapan sistem teknologi informasi untuk pengelolaan data dan pengumpulan pajak, GDT juga ingin membangun reputasi yang lebih baik.

Dia menjelaskan reformasi pajak juga diharapkan mampu mendukung Kamboja mencapai target menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada 2030 dan bergabung dengan kelompok berpenghasilan tinggi pada 2050.

Kepala Bidang Pajak Capital Gain II GDT Dy Chanthy menyebut setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada negara melalui pajak. Menurutnya, pajak yang dikumpulkan dari masyarakat juga pada akhirnya dibelanjakan untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi.

"Masyarakat memiliki tanggung jawab membayar pajak, sedangkan pemerintah memiliki peran untuk memastikan negara berjalan dengan lancar dan berhasil," ujarnya dilansir phnompenhpost.com.

Melalui Prakas No 346, pemerintah mengatur pengenaan pajak capital gain, termasuk kepada individu, pada April 2020 dan seharusnya mulai berlaku 3 bulan kemudian. Namun, pemerintah memutuskan menundanya hingga 1 Januari 2022 karena tekanan pandemi Covid-19.

Rencana pengenaan pajak capital gain kembali molor dan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Beleid itu mengatur pengenaan pajak pada warga negara Kamboja dan warga negara asing atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan 6 jenis modal meliputi properti atau tanah tidak bergerak, bangunan dan konstruksi lainnya, sewa, aset investasi seperti saham dan obligasi, serta hak kekayaan intelektual.

Pajak capital gain dikenakan pada keuntungan modal yang dicapai pada saat penjualan atau transfer modal yang menguntungkan, terutama atas tanah dan properti. Meski demikian, pengecualian berlaku untuk penjualan dan penyerahan barang tidak bergerak di antara kerabat dan aset yang dijual atau dialihkan untuk kepentingan umum. (sap)