Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pandemi Corona, OECD: Waktu yang Tepat Merancang Aturan Pajak Baru

A+
A-
1
A+
A-
1
Pandemi Corona, OECD: Waktu yang Tepat Merancang Aturan Pajak Baru

Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews—Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menilai pandemi virus Corona atau Covid-19 menjadi waktu yang pas untuk merancang strategi kebijakan fiskal baru, terutama dari kebijakan pajak.

Wakil Direktur Centre for Tax Policy and Administration OECD Grace Perez-Navarro mengatakan belajar dari pengalaman masa lalu, yurisdiksi lebih mudah mengenalkan jenis pajak baru pada masa reformasi pajak.

"Sekarang adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan hal tersebut," kata Perez-Navarro sebagaimana diberitakan oleh Tax Notes International, dikutip Selasa (15/9/2020).

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Beberapa kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain merevisi ketentuan pajak atas modal bagi wajib pajak orang pribadi baik dalam hal pemasukan modal (capital income) maupun capital gains.

Tak hanya itu, revisi kebijakan pajak properti dan pengenaan pajak warisan juga bisa dipertimbangkan. Menurut Perez-Navarro, langkah-langkah tersebut bisa dipertimbangkan guna menjamin progresivitas sistem pajak negara masing-masing.

"Automatic Exchange of Information juga memungkinkan negara lebih intensif memajaki modal. Pajak atas modal mampu mendukung terciptanya sistem pajak yang lebih progresif, meski memang tidak mudah untuk dilakukan," ujarnya.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Sementara itu, Chief Executive Tax Justice Network Alex Cobham menilai pengenaan pajak atas modal saat ini menunjukkan tren meningkat. PBB bahkan mulai menyuarakan dukungan atas pengenaan pajak atas modal dan bahkan atas kekayaan.

International Monetary Fund (IMF) bahkan mengusulkan adanya pajak kekayaan atas wajib pajak orang kaya. "Langkah ini masuk akal mengingat orang kaya memiliki kemampuan untuk berkontribusi lebih besar di tengah pandemi," ujar Cobham.

Selain itu, negara-negara juga perlu memperbaiki administrasi sistem PPN ketimbang menaikkan tarif. Menurut Cobham, negara-negara perlu menekan praktik fraud PPN dan menciptakan sistem pengenaan atas produk digital yang baik. (rig)

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : prancis, oecd, aturan pajak, jenis pajak baru, pandemi corona, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya