Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pemerintah Akhirnya Mendukung Rencana CbCR Publik

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Akhirnya Mendukung Rencana CbCR Publik

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman akhirnya mendukung usulan yang mewajibkan korporasi multinasional untuk mengungkapkan data aktivitas ekonomi atau country by country report (CbCR) yang terbuka bagi publik.

Pejabat perwakilan Jerman di Uni Eropa mengonfirmasi dukungan Negeri Bavaria atas rencana membuka data CbCR. Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu dalam memutuskan dukungan karena adanya polarisasi domestik atas proposal tersebut.

"Pemerintah Jerman membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai posisi mendukung proposal CbCR publik," tulis perwakilan Jerman di Uni Eropa seperti dilansir Tax Notes International, Selasa (11/5/2021).

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Jerman sebelumnya menyatakan abstain ketika Dewan Eropa membuka kembali pembahasan draf aturan CbCR publik pada Maret 2021. Hal itu disebabkan adanya dua kelompok yang berbeda pendapat terkait dengan proposal CbCR publik.

Pertama, anggota koalisi dari Partai Sosial Demokrat mendukung penuh rencana Uni Eropa membuka data CbCR kepada publik. Partai sayap kiri Jerman ini mengendalikan Kementerian Keuangan di bawah Olaf Scholz.

Kubu yang menolak datang dari Persatuan Demokratik Kristen. Kelompok politik sayap kanan ini mengendalikan Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi di bawah Peter Altmaier. Perkembangan terkini menyebutkan kementerian sudah ditugaskan untuk mendukung draf CbCR publik.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Namun, dukungan Jerman tak serta merta membuat proposal CbCR publik akan lolos pembahasan di Parlemen Eropa. Beberapa variabel kunci belum mencapai kata sepakat seperti klausul safeguard yang dapat membebaskan perusahaan membuka data CbCR. Uni Eropa mengusulkan beberapa opsi pembebasan mulai dari 2 tahun sampai dengan 6 tahun.

Proses pembahasan proposal akan kembali dilanjutkan pada 26 Mei 2021. Bila Dewan Eropa sepakat, proposal tersebut akan disampaikan kepada Parlemen Eropa dan konsensus diharapkan dapat tercapai pada awal Juni 2021.

Seperti diketahui, laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen transfer pricing yang berisi data dan informasi terkait alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha.

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Laporan CbCR disajikan dalam tabulasi khusus yang memiliki standar internasional dan saat ini hanya bisa dipertukarkan antarotoritas pajak sesuai dengan perjanjian. Pertukaran data berlaku bagi otoritas pajak yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA). (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : jerman, cbcr publik, perusahaan multinasional, transfer pricing, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?