Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Penerimaan PPh Migas Melejit, Tersulut Lonjakan Harga Komoditas

A+
A-
1
A+
A-
1
Penerimaan PPh Migas Melejit, Tersulut Lonjakan Harga Komoditas

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) sektor migas pada Januari 2022 senilai Rp8,95 triliun. Angka ini tumbuh 281,23% year on year (yoy).

Padahal di periode sama tahun lalu, penerimaan PPh migas terkontraksi 19,83% yoy atau hanya mengumpulkan Rp2,35 triliun saat itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kinerja penerimaan PPh migas bulan lalu sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas migas.

“Untuk PPh migas yang memang harga migas-nya melonjak, naik terkumpul Rp8,9triliun, jadi penerimaan migas kita melonjak,” kata Menkeu dikutip, Selasa (22/2/2022).

Baca Juga: Proses Pengembalian Setoran Pajak Dioptimalkan, Begini Penjelasan DJP

Pencapaian dalam 1 bulan tersebut membuat penerimaan PPh migas telah mencapai 18,91% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.

Menkeu optimistis dalam jangka pendek, penerimaan PPh migas dapat melanjutkan pertumbuhannya. Sebab, hingga saat ini harga minyak global terpantau terus naik.

“Kenaikan ini sesuatu yang kita syukuri dan kita waspadai karena kenaikannya tidak terus menerus berlangsung,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen untuk Terus Tekan SiLPA, Ini Tujuannya

Sebagai gambaran, harga minyak jenis brent pada Selasa (22/2/2022) pukul 10.45 WIB mencapai US$96,65 per barel. Angka tersebut melonjak 10,91% secara bulanan, bahkan naik mencapai 24,04% year to date (ytd).

Adapun secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2022 mencapai Rp109,11 triliun, tumbuh 59,39% yoy.

Pertumbuhan PPh migas tercatat paling tinggi dibandingkan jenis pajak lainnya antara lain PPh nonmigas yang tumbuh 56,7% yoy, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tumbuh 45,86% yoy, bahkan pajak bumi bangunan (PBB) dan pajak lainnya minus 20,26% yoy. (sap)

Baca Juga: Harga Komoditas Merosot, RI Perlu Cari Strategi Jaga Penerimaan Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan pajak, pendapatan negara, target penerimaan, PPh migas, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Juni 2024 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Banyak Restitusi, Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Menurun

Jum'at, 28 Juni 2024 | 09:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Hingga Mei 2024, Realisasi PNBP Sudah Capai 51 Persen dari Target

Kamis, 27 Juni 2024 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN Turun, Sri Mulyani Sebut Konsumsi Masyarakat Tetap Positif

Kamis, 27 Juni 2024 | 12:03 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi Terjaga Rendah, Ekonomi RI Masih Stabil

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB