Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Penggelapan Pajak di Sektor Tambang Ini Ditaksir Tembus Rp18 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Penggelapan Pajak di Sektor Tambang Ini Ditaksir Tembus Rp18 Triliun

Ilustrasi.

MEXICO CITY, DDTCNews – Pelaku usaha pertambangan di Meksiko ditaksir menggelapkan pajak penghasilan (PPh Badan) sampai dengan US$1,2 miliar atau setara dengan Rp18,20 triliun sepanjang periode 2015-2021.

Berdasarkan studi gabungan yang dilakukan oleh otoritas pajak Meksiko (Servicio de Administración Tributaria/SAT) dan University of Chapingo, penggelapan pajak oleh perusahaan tambang dilakukan melalui pelaporan pendapatan ekspor yang tidak sesuai.

“Para perusahaan tambang melaporkan pendapatan ekspor dibawah nilai seharusnya (undervalued) senilai US$4,06 miliar,” sebut otoritas pajak seperti dikutip dari Tax Notes International, Senin (27/3/2023).

Baca Juga: Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Para perusahaan tambang menggelapkan pajak melalui dua skema. Pertama, technical smuggling schemes. Dalam skema ini, perusahaan memalsukan dokumen pelaporan nilai produk tambang, yaitu penilaian produk tambang secara undervalued.

Penilaian nilai dari produk hasil tambang yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) secara undervalued menyebabkan perhitungan pajak terutang menjadi lebih kecil. Alhasil, pelaporan nilai produk hasil tambang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Kedua, rough smuggling. Perusahaan tambang melakukan praktik ilegal seperti menyuap petugas, melakukan ekspor tambang melalui jalur transportasi ilegal, dan menggunakan kontainer kosong ketika pengiriman produk hasil tambang.

Baca Juga: Kumpulkan Data Pengusaha, Petugas Pajak Kunjungi Dinas Pariwisata

Penggelapan pajak yang terjadi pada sektor pertambangan di Meksiko memang sering kali terjadi. Pada 9 Desember 2022, Menteri Ekonomi Meksiko Raquel Buenrostro menyebut perusahaan tambang hanya berkontribusi 0,002% dari penghasilan mereka terhadap pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil studi antara dua instansi, penggelapan pajak ternyata lebih banyak terjadi di sektor pertambangan tembaga, timah, perak, seng, dan logam mulia. (sabian/rig)

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : meksiko, penggelapan pajak, sektor pertambangan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB