Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Penumpang Pesawat Bakal Dikenai Pajak Lingkungan, Ini Kata Maskapai

A+
A-
0
A+
A-
0
Penumpang Pesawat Bakal Dikenai Pajak Lingkungan, Ini Kata Maskapai

Ilustrasi. (foto: english.cdn.zeenews)

WELLINGTON, DDTCNews – Kepala penasihat lingkungan Air New Zealand Jonathon Porritt menilai gagasan mengenakan ‘pajak keberangkatan’ untuk setiap penumpang pesawat dengan tujuan ke luar Selandia Baru bisa berdampak baik pada upaya penyelamatan lingkungan.

Porritt mengatakan pajak yang terkumpul dari para penumpang bisa diarahkan untuk menangani dampak negatif dari emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, harga tiket pesawat yang lebih mahal karena pajak tambahan juga membuat orang berpikir ulang ketika mendatangi Selandia Baru.

"Kenaikan harga penerbangan internasional ini untuk membayar emisi gas rumah kaca dan menunda rencana beberapa orang untuk terbang ke sini, sehingga akan menjadi hal yang baik," katanya, dikutip Selasa (9/3/2021).

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Porritt menambahkan panel penasihat lingkungan Air New Zealand akan bertemu secara virtual untuk membahas rencana bisnis penerbangan yang ramah lingkungan, termasuk usulan pengenaan pajak keberangkatan atau pajak lingkungan.

Menurutnya, panel perlu mempelajari lebih lanjut desain pengenaan pajak serta cara kerjanya, apakah akan serupa dengan retribusi pengunjung internasional atau skema penggantian kerugian sukarela Air NZ.

Porritt mengaku maskapai akan sulit menerapkan pajak tambahan kepada penumpangnya lantaran akan berdampak terhadap harga tiket. Meski tujuannya menurunkan emisi gas rumah kaca, maskapai penerbangan tetap harus kompetitif secara internasional.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

"Meskipun mungkin kontroversial, saya mendukung penundaan kunjungan beberapa orang ke Selandia Baru," ujarnya seperti dilansir newsroom.co.nz.

Gagasan pajak keberangkatan datang dari Komisioner Parlemen Selandia Baru Simon Upton. Dia menilai pajak tersebut harus dibebankan kepada penumpang karena mereka menjadi salah satu penyumbang emisi karbon yang merusak lingkungan.

Menurutnya, pajak yang terkumpul dapat digunakan untuk mendanai berbagai program penyelamatan lingkungan di Selandia Baru atau negara lain. Pandemi Covid-19 dinilai menjadi momentum yang tepat untuk mengatur ulang ketentuan di industri pariwisata agar lebih ramah lingkungan.

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Dia juga meminta pemerintah mencontoh Inggris yang menetapkan pajak keberangkatan yang setara dengan NZ$25 atau Rp254.500 untuk perjalanan jarak pendek dan NZ$155 atau Rp1,57 juta untuk perjalanan jarak jauh. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : selandia baru, penumpang pesawat, pajak lingkungan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya