Peran Instrumen Fiskal Atasi Masalah Perkotaan, Begini Kata 3 Cawapres

Moderator Liviana Cherlisa dalam segmen kedua debat membacakan pertanyaan yang berasal dari panelis mengenai persoalan tersebut kepada cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pasalnya, sebanyak 56% penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan dan bakal mencapai lebih dari 70% pada 2045.

"Permasalahan akan semakin kompleks seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh. Bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut?" kata Liviana dalam debat, Jumat (22/12/2023).

Merespons pertanyaan tersebut, Muhaimin menilai perkotaan menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional. Salah satu kebutuhan pokok di perkotaan yakni infrastruktur yang memadai agar tidak terjadi penumpukan pendudukan.

Dia kemudian menyinggung pentingnya pembangunan perkotaan yang merata di berbagai tempat.

"Kami memiliki satu tekad bahwa dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta," ujarnya.

Dia menjelaskan 40 kota tersebut harus memiliki kemampuan untuk menampung banyak penduduk, memiliki sarana dan prasarana memadai, serta mampu menciptakan lingkungan yang sehat bagi penduduknya. Kriterianya, memiliki jarak yang tidak terlampau jauh antara perumahan dan pusat pekerjaan, serta akses pendidikan yang dekat.

Menurutnya, instrumen fiskal dalam pengembangan perkotaan harus dikelola berdasarkan prioritas. Ketimbang mengembangkan Ibu Kota Nusantara, pemerintah perlu lebih mendorong pemerataan pembangunan perkotaan. Misalnya di Pulau Kalimantan, kota yang siap dikembangkan selevel Jakarta antara lain Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak.

Soal pembiayaan, Muhaimin juga turut menyinggung pentingnya keterlibatan investasi swasta.

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memandang pembangunan IKN justru menjadi salah satu upaya menciptakan kota yang selevel Jakarta. Namun terlepas dari itu, dia menyoroti pentingnya penyediaan transportasi publik yang aman dan nyaman, terutama bagi disabilitas, lansia, dan anak-anak.

"Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. 'Kan sudah ada Teman Bus. Ini harus kita replikasi di beberapa kota juga," katanya.

Menurutnya, ketersediaan transportasi publik, bahkan yang gratis, juga perlu disediakan di kota kecil.

Di sisi lain, dia juga menyinggung pentingnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta swasta untuk mengurai persoalan wilayah kumuh yang terjadi di perkotaan.

Sementara itu, cawapres Mahfud MD mempertanyakan kemampuan suatu periode pemerintahan membangun 40 kota selevel Jakarta dalam 5 tahun. Terlebih, dengan kemampuan fiskal yang terbatas.

"Ini IKN saja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang laksanakan. Lalu Saudara 40 [kota], luar biasa menurut saya," katanya.

Atas respons dari kedua cawapres lainnya, Muhaimin menegaskan tujuannya bukan membangun kota seperti Jakarta, tetapi mengembangkan kota agar memiliki standar menuju Jakarta. Strateginya, dengan mengembangkan kota-kota yang potensial agar levelnya mendekati Jakarta.

Menurutnya, pemerintah dapat meningkatkan anggaran untuk membangun kota-kota tersebut hingga Rp3 atau Rp5 triliun per tahun, serta melibatkan sektor swasta. (sap)