Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Bahas APBN Masa Transisi, Elit Gerindra Temui Sri Mulyani

A+
A-
3
A+
A-
3
Bahas APBN Masa Transisi, Elit Gerindra Temui Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Ahmad Muzani (ketiga kanan), Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas M Djiwandono (kedua kanan), Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sugiyono (kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/5/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari ini, Jumat (31/5/2024).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan gugus tugas sinkronisasi dibentuk dalam rangka menyiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah keduanya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

"Beliau berharap proses sinkronisasi ini berjalan baik. Beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk proses transisi," ujar Muzani yang juga menjabat sebagai wakil ketua tim gugus tugas, Jumat (31/5/2024).

Baca Juga: DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Sinkronisasi dan komunikasi antara kedua pihak diperlukan mengingat Prabowo-Gibran ingin segera melaksanakan program-program yang dijanjikan dalam kampanyenya tak lama setelah dilantik.

Setelah mengunjungi Kemenkeu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran akan mengunjungi kementerian-kementerian lainnya.

"Dengan sisa waktu yang sekarang ini ada sampai dengan pelantikan nanti, kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kemenkeu dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persiapan pelaksanaan program-program itu [yang dijanjikan saat kampanye]," ujar Muzani.

Baca Juga: Pemerintah Sebut Proses Restitusi Pajak Dioptimalkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan hari ini Kemenkeu sedang melaksanakan tugas menyiapkan RAPBN 2025 yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mengingat APBN 2025 nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya, diperlukan sinkronisasi agar APBN 2025 bisa menampung aspirasi-aspirasi dan program-program baru sembari tetap menjaga akuntabilitas dan kehati-hatian dalam penganggaran.

"Oleh karena prosesnya begitu intens dan menyangkut pengelolaan APBN yang begitu sangat penting, sinkronisasi dan koordinasi menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani. (sap)

Baca Juga: Sri Mulyani Ajukan PMN Rp6,1 Triliun untuk 4 BUMN dan Bank Tanah

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu 2024, pemilu, pilpres, APBN, masa transisi, Sri Mulyani, pajak dan politik, pakpol

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 24 Juni 2024 | 14:07 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Tim Prabowo Sebut Tak Mungkin Naikkan Rasio Utang Jadi 50% PDB

Senin, 24 Juni 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Prabowo Ingin Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi

Senin, 24 Juni 2024 | 12:17 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: Prabowo Sudah Beri Keyakinan Defisit Anggaran di Bawah 3%

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Godok Aturan Teknis, Pemprov Bakal Pungut Pajak Alat Berat Mulai 2025

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra