PERTAPSI Gelar FGD, Bahas Kesesuaian Kurikulum dan Digitalisasi Pajak

"Kini makin penting untuk menyusun standardisasi kurikulum dengan menyesuaikan digitalisasi sistem perpajakan yang dijalankan oleh Ditjen Pajak (DJP)," kata Ketua Bidang Kerja Sama PERTAPSI Beny Susanti.

Menurutnya, seluruh stakeholder pendidikan pajak, baik dari pemerintah ataupun perguruan tinggi, perlu duduk bersama untuk menyusun pakem pengajaran pajak yang ideal. Namun, linier dengan upaya tersebut, masing-masing tenaga pengajar di perguruan tinggi perlu meng-update kemampuannya dalam memanfaatkan layanan pajak yang kini serbadigital.

"Digitalisasi ini harus tercermin dalam kurikulum perpajakan yang kita siapkan. Tujuannya, agar mahasiswa nanti sudah terbiasa dengan semua layanan pajak yang sudah terdigitalisasi," kata Santi.

Santi juga mengingatkan bahwa mulai tahun depan DJP bakal meluncurkan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau yang biasa disebut coretax system. Bersamaan dengan itu, pemerintah akan secara penuh memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Seluruh kebijakan pajak yang memanfaatkan sistem digital tersebut, imbuh Santi, perlu ditangkap tenaga pengajar agar beradaptasi dalam memberikan materi ajar perpajakan.

"Kita sebagai akademisi harus memiliki pemahaman tentang digitalisasi pajak. Kita harus tahu data. Ini perlu kita kenalkan kepada mahasiswa," katanya. (sap)