Pilar 1 OECD Baru Berlaku Bila Negara Besar Sudah Ratifikasi MLC

"Entry into force ditentukan oleh yurisdiksi penanda-tangan MLC setelah 30 yurisdiksi dengan 60% dari UPE yang tercakup dalam Amount A Pilar 1 telah meratifikasi MLC," ujar Senior Advisor of Center for Tax Policy and Administration OECD Jesse Eggert dalam OECD Tax Talks 21, dikutip pada Kamis (20/7/2023).

Menurut Eggert MLC baru berlaku setelah critical mass terpenuhi guna memastikan Pilar 1 berfungsi sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, yakni merealokasikan hak pemajakan atas laba korporasi multinasional ke yurisdiksi pasar.

Setelah MLC mulai berlaku, Conference of the Parties akan dibentuk. Conference of the Parties memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan yang muncul terkait dengan implementasi dan interpretasi atas MLC.

Tak hanya itu, Conference of the Parties juga berwenang mengambil keputusan atas isu-isu yang muncul dalam implementasi MLC. "Hal ini diperlukan untuk memastikan MLC tetap sesuai dengan kebutuhan," ujar Eggert.

Untuk diketahui, Pilar 1 akan menjadi landasan dari realokasi hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar atas penghasilan yang diperoleh perusahaan multinasional meski perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik di yurisdiksi pasar.

Yurisdiksi pasar mendapatkan hak pemajakan atas 25% dari residual profit yang diterima oleh korporasi multinasional yang tercakup pada Pilar 1. Residual profit adalah setiap laba korporasi multinasional yang berada di atas laba global sebesar 10%. Sebagai contoh, bila laba global suatu korporasi multinasional dalam setahun mencapai 12%, residual profit adalah sebesar 2%.

Adapun perusahaan multinasional yang tercakup pada Pilar 1 adalah perusahaan dengan pendapatan global di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10%.

Kesepakatan atas MLC Pilar 1 ditargetkan tercapai pada akhir tahun ini dan ditargetkan baru akan berlaku (entry into force) pada 2024. (sap)