Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Program Butuh Biaya Tinggi, Ini Kata Cawapres Soal Prioritas Anggaran

A+
A-
0
A+
A-
0
Program Butuh Biaya Tinggi, Ini Kata Cawapres Soal Prioritas Anggaran

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri), cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah), dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Debat kedua Pemilu 2024 diikuti tiga cawapres yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

JAKARTA, DDTCNews – Prioritas penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam debat pertama calon wakil presiden (cawapres) pada Selasa (22/12/2023). Pembahasan muncul pada segmen kedua dengan pertanyaan dari para panelis.

Dengan subtema keuangan, pajak, dan tata kelola APBN/APBD, pertanyaan dari panelis disampaikan oleh moderator Liviana Cherlisa. Dia mengatakan hanya 1/3 dana APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Padahal, janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi.

“Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran? Pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi rakyat?” ujar Liviana saat membacakan pertanyaan dari panelis.

Baca Juga: Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, DPR Pastikan Tak Bebani Fiskal

Adapun pertanyaan tersebut ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka. Atas pertanyaan itu, Gibran mengatakan realisasi program kerja tidak semuanya harus menggunakan APBN. Dia memberi contoh pembangunan ibu kota nusantara (IKN) tidak 100% menggunakan APBN melainkan hanya 20%.

“Contoh IKN, tidak 100% pembangunannya menggunakan APBN, yang digunakan hanya 20% sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri,” jelas Gibran.

Terkait dengan pilihan antara pembangunan infrastruktur fisik atau kualitas SDM, Gibran menyebut keduanya sama pentingnya. Menurutnya, pembangunan kedua aspek tersebut harus dijalankan secara paralel.

Baca Juga: Detail Teknis Program MBG Bakal Difinalkan seusai APBN 2025 Disusun

“Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talent yang menguasai future skill. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya. Kita perlu alat yang memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Jadi, ketika anak SMK lulus, mereka siap menerima tantangan kerja,” sebut Gibran

Gibran kembali menegaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik tidak selalu dari APBN. Menurutnya, anggaran tersebut bisa berasal dari kolaborasi dengan swasta dan corporate social responsibility (CSR).

“Tidak semua harus dibebani dengan APBN. PR (pekerjaan rumah) kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon kedua akan membentuk badan penerimaan negara yang dikomandai langsung oleh presiden. Jadi, nanti kalau koordinasi dengan Kementerian bisa lebih luwes,” ujar Gibran

Baca Juga: Prabowo Ingin Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi

Cawapres nomor urut 2 itu menambahkan pentingnya menaikkan rasio pajak. Dengan demikian, sambung Gibran, penerimaan pajak bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD mendapat kesempatan untuk menanggapi jawaban Gibran. Mahfud mempertanyakan tentang sudah ada atau tidaknya investor yang menanamkan investasi di IKN.

“Sejauh dari yang kita baca sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk ke sana. Coba anda sebutkan satu atau dua investor mana yang sudah masuk ke sana. Justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini.” Ucap Mahfud.

Baca Juga: Dana Rp71 Triliun Disiapkan untuk Program Makan Siang Gratis pada 2025

Mahfud mengaku sepakat untuk meneruskan pembangunan IKN dan pendanaannya dari investor. Namun, Mahfud menekankan pentingnya menjaga agar pendanaan IKN benar-benar sesuai dengan tujuan semula, yaitu dari investor.

“Saya setuju ke depan harus undang investor, IKN harus diteruskan tapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula yaitu, penggunaanya mengundang investor. Tapi, sekarang yang sudah jadi dari APBN sehingga perlu perbaikan sehingga warisan baik ini bisa kita lanjutkan,” tutup Mahfud

Muhaimin Iskandar juga mendapat kesempatan untuk memberikan respons. Dia menyebut hal yang utama bukan lah memilih antara pembangunan infrastruktur atau SDM. Menurutnya, hal yang lebih utama adalah membaca skala prioritas

Baca Juga: DPR: Defisit APBN Transisi Perlu Ditekan Serendah Mungkin

“Seluruh proyek besar yang ambisius, IKN salah satu contoh saja, kalau hanya mengandalkan APBN hampir Rp500 triliun. Padahal 1% saja dari Rp400 triliun sekian untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres, dan untuk SDM 3% dari anggaran IKN bisa membangun sekolah yang baik untuk seluruh Kalimantan. Itu, contoh kemampuan mengambil skala prioritas,” tegas Muhaimin

Atas kedua tanggapan yang disampaikan, Gibran kembali menyampaikan respons. Gibran menanggapi Muhaimin dengan menekankan bahwa IKN tidak hanya sekedar membangun bangunan pemerintah melainkan simbol pemerataan dan pembangunan di Indonesia

“IKN bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga simbol pemerataan di Indonesia dan sebagai, simbol pembangunan di Indonesia,” kata Gibran

Baca Juga: Komisi XI DPR Minta Pemerintah Bikin Roadmap soal Target Tax Ratio

Gibran kemudian menanggapi pertanyaan dari Mahfud. Dia menyebut sudah ada investor yang menanamkan investasi di IKN. Menurutnya, jumlah investor tersebut akan bertambah selepas pemilihan presiden (pilpres).

“Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di google sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Karena mereka kan akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia,” jawab Gibran. (kaw)

Baca Juga: Beri Ruang Bagi Prabowo, Banggar: RAPBN 2025 Hanya Berisi Baseline

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : debat, pemilu, pemilu 2024, capres, debat capres, debat cawapres, pakpol, pilpres

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 Mei 2024 | 14:35 WIB
WORLD WATER FORUM 2024

Jokowi Mulai Mengenalkan Prabowo Subianto di Forum Internasional

Senin, 20 Mei 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan ke Pemerintah Baru

Rabu, 15 Mei 2024 | 10:30 WIB
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DPR: Pemerintah yang Baru Perlu Diberi Keleluasaan Susun APBN 2025

Selasa, 14 Mei 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makan Siang Gratis Masih Dikaji, Disesuaikan dengan Bujet yang Ada

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya