Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Proposal CbCR Publik Bakal Dibahas Akhir Bulan Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Proposal CbCR Publik Bakal Dibahas Akhir Bulan Ini

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Kepemimpinan Portugal di Dewan Uni Eropa akan dimaksimalkan untuk mendorong adanya ketentuan laporan per negara atau Country by Country Report (CbC Report) perusahaan multinasional bisa diakses publik.

Agenda tersebut makin terasa dengan rilisnya draft agenda pembahasan terkait dengan CbCR publik dalam pertemuan menteri bidang ekonomi negara Uni Eropa pada 25 Februari 2021. Portugal berharap kesepakatan awal bisa dicapai akhir bulan ini.

"Portugal memegang jabatan Presiden Dewan Uni Eropa hingga Juli 2021. Kami berharap bisa mendapatkan kesepakatan pada pertemuan pada bulan ini," kata sumber diplomat Portugal di Uni Eropa, Senin (8/2/2021).

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Portugal disebut akan berhati-hati dalam menggunakan isu proposal CbCR publik dalam lingkup Uni Eropa. Hal ini dikarenakan proposal CbCR publik menjadi komoditas sensitif yang mampu membuat Uni Eropa terbelah menjadi kubu pro dan kontra.

Alotnya pembahasan proposal CbCR publik terlihat dari rentang waktu Parlemen Eropa dalam memperkenalkan ide tersebut pada 2017. Sejak saat itu, tidak pernah tercapai kesepakatan terkait dengan laporan pajak perusahaan multinasional yang bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Pada pembahasan terakhir pada Desember 2019, proposal CbCR publik berakhir dengan kebuntuan. Belasan negara seperti Luksemburg, Siprus, Malta, Swedia dan Austria menolak proposal CbCR publik.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Perkembangan terkini menyebutkan Austria bersedia melunak dan membuka ruang mendukung proposal CbCR publik dengan sejumlah syarat tambahan, seperti proposal didukung oleh mayoritas negara anggota Uni Eropa.

"Para pelobi dan diplomat di Brussels mengikuti perkembangan ini dengan hati-hati. File proposal itu masih sensitif, kesepakatan di antara negara anggota akan membuka jalan bagi proses negosiasi akhir di Parlemen Eropa," sebut diplomat tersebut seperti dilansir Tax Notes International.

Seperti diketahui, laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen transfer pricing yang berisi data dan informasi terkait alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha.

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Laporan CbCR disajikan dalam tabulasi khusus yang memiliki standar internasional dan saat ini hanya bisa dipertukarkan antar otoritas pajak sesuai dengan perjanjian. Pertukaran data berlaku bagi otoritas pajak yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA). (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : belgia, transfer pricing, proposal CbCR publik, dewan uni eropa, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?