Pungutan Pajak Bertambah, Bisnis Maskapai Penerbangan Terancam

"Ada berbagai biaya yang menantang seperti pajak tiket, PPh badan, pajak CO2 dan biaya untuk lalu lintas di udara dan bandara. Semua ini menimbulkan beban biaya yang signifikan," katanya dikutip Jumat (28/8/2020).

Cruz menyebutkan Uni Eropa dan negara anggotanya perlu untuk mempertimbangkan situasi Covid-19 dengan cermat dan dampaknya kepada industri. Menurutnya, stabilitas kebijakan pajak sama pentingnya dengan relaksasi pajak.

Dia menjelaskan regulasi Uni Eropa untuk industri penerbangan sangat melindungi hak konsumen. Salah satunya adalah kebijakan kompensasi dari maskapai jika penerbangan dibatalkan atau ditunda.

Kompensasi berupa pengembalian tiket, voucher, dan perubahan jadwal. Skema kompensasi tersebut harus dipenuhi maskapai dalam waktu 7 hari. Kewajiban mengembalikan dana penuh tiket penerbangan ini menjadi beban berat bagi finansial perusahaan.

Jumlah pengembalian tiket untuk penjualan di Uni Eropa sebelum musim panas sudah mencapai €9,2 miliar. Sedangkan untuk periode musim panas maskapai Eropa harus membatalkan setidaknya 4,5 juta jadwal penerbangan.

"Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk tidak menerapkan pajak tiket penerbangan dan kargo. Namun, banyak operator Eropa justru dipaksa melakukan restrukturisasi sehingga membuat lebih banyak pengangguran di Eropa," tutur Cruz.

Menurut Cruz, relaksasi pajak tiket akan memengaruhi harga jual kepada konsumen. Makin murah harga tiket maka akan mendorong lebih banyak orang bepergian selama periode pemulihan ekonomi.

Selain itu, sambungnya, rencana pajak emisi karbon Uni Eropa juga sebaiknya tidak menjadi beban fiskal baru bagi operator. Selama ini, industri memiliki komitmen besar terhadap isu perubahan iklim dan emisi gas buang.

"Menunda rencana kebijakan pajak memungkinkan maskapai untuk membuka kembali rute penerbangan, meningkatkan frekuensi dan berinvestasi untuk transisi proses bisnis yang lebih ramah lingkungan," ujarnya seperti dilansir International Tax Review. (rig)