Punya Tunggakan Rp4,2 Miliar, 3 Mobil Milik WP Disita Kantor Pajak

"Penyitaan guna memberikan kesempatan terakhir kepada penunggak pajak untuk melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan kegiatan penagihan aktif berikutnya,” kata Guntur dilansir solo.suaramerdeka.com, Jumat (22/4/2022).

Lebih lanjut, Guntur menegaskan upaya penegakan hukum perpajakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang (UU) 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sementara itu, Guntur menyampaikan bahwa penyitaan tersebut dilakukan karena dalam jangka waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya.

"Penyitaan bukan merupakan langkah terakhir karena masih ada upaya pemblokiran, cekal sampai dengan sandera. Jadi penyitaan adalah merupakan salah satu tindakan hard collection di antara tindakan-tindakan tersebut," ujarnya.

Guntur berharap dengan langkah penegakan hukum ini dapat memunculkan rasa keadilan pada masyarakat serta meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Di sisi lain, dia juga menekankan agar wajib pajak yang mempunyai tunggakan agar segera melunasinya. Guntur menyebut wajib pajak bisa melakukan konsultasi pelayanan ke KPP setempat terkait utang perpajakan. (sap)