Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 22 Juli 2024 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Ada Opsen Pajak, Pemkot Minta Pemilik Kendaraan Mutasi Pelat Nomornya

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Opsen Pajak, Pemkot Minta Pemilik Kendaraan Mutasi Pelat Nomornya

Ilustrasi.

TEGAL, DDTCNews – Pemkot Tegal meminta para pemilik kendaraan bermotor berpelat nomor luar kota untuk segera melakukan mutasi ke pelat nomor Kota Tegal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono mengatakan mutasi dari luar ke dalam kota diperlukan guna memaksimalkan potensi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menjadi kewenangan pemkot dan mulai dipungut pada tahun depan.

"Kami memotivasi warga untuk berganti pelat nomor menjadi pelat nomor Kota Tegal sehingga bisa meningkatkan pendapatan Kota Tegal. Dari peningkatan itu, kami akan pakai untuk meningkatkan fasilitas transportasi di Kota Tegal," katanya, dikutip pada Minggu (23/6/2024).

Baca Juga: Kumpulkan Data untuk Pemeriksaan, Petugas Pajak Tinjau Lokasi Tambang

Seperti dikutip dari halosemarang.id, apabila kendaraan tidak di mutasi ke Kota Tegal maka potensi opsen PKB justru akan diambil oleh daerah lain sehingga tidak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Tegal.

Sebagai informasi, ketentuan opsen pada UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Dalam UU HKPD, opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Tarif opsen PKB dan BBNKB telah ditetapkan dalam UU HKPD sebesar 66%.

Baca Juga: E-Faktur 4.0, Muncul ETAX-40001 dan ETAX-40002? Coba Cek Ini

Dengan berlakunya opsen PKB dan BBNKB, skema bagi hasil PKB dan BBNKB dari pemprov ke pemkab/pemkot resmi dihapus.

Melalui opsen PKB dan BBNKB, bagian kabupaten/kota bakal langsung masuk ke rekening pemkab atau pemkot melalui mekanisme split payment, bukan ke rekening pemprov terlebih dahulu. Aturan lebih lanjut mengenai opsen PKB dan BBNKB akan diatur dalam peraturan gubernur. (rig)

Baca Juga: 7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kota tegal, pajak, pajak daerah, opsen pajak, pajak kendaraan bermotor, UU HKPD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Juli 2024 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA POSO

Tindak Lanjuti SP2DK, Petugas Pajak Kunjungi Alamat Pengusaha

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

FP Masukan di Prepopulated e-Faktur 3.2 Perlu Diupload ke e-Faktur 4.0

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Luhut dan Sri Mulyani Mulai Bicarakan Insentif Pajak Family Office

Senin, 22 Juli 2024 | 13:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Sistem Lapor SPT Masa PPh Pasal 21/26 Diperbarui

berita pilihan

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur 4.0, Muncul ETAX-40001 dan ETAX-40002? Coba Cek Ini

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:44 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai e-Faktur 4.0, NPWP Lawan Transaksi Tak Otomatis Jadi 16 Digit

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pusat dan Daerah Belum Sinkron, Kerap Hambat Pemberian Insentif di KEK

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:15 WIB
KOTA MATARAM

ASN Mohon Dicatat! TPP Tidak Bisa Cair Kalau Pajak Daerah Tak Dibayar