Ada Opsen Pajak, Pemkot Minta Pemilik Kendaraan Mutasi Pelat Nomornya

"Kami memotivasi warga untuk berganti pelat nomor menjadi pelat nomor Kota Tegal sehingga bisa meningkatkan pendapatan Kota Tegal. Dari peningkatan itu, kami akan pakai untuk meningkatkan fasilitas transportasi di Kota Tegal," katanya, dikutip pada Minggu (23/6/2024).

Seperti dikutip dari halosemarang.id, apabila kendaraan tidak di mutasi ke Kota Tegal maka potensi opsen PKB justru akan diambil oleh daerah lain sehingga tidak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Tegal.

Sebagai informasi, ketentuan opsen pada UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Dalam UU HKPD, opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Tarif opsen PKB dan BBNKB telah ditetapkan dalam UU HKPD sebesar 66%.

Dengan berlakunya opsen PKB dan BBNKB, skema bagi hasil PKB dan BBNKB dari pemprov ke pemkab/pemkot resmi dihapus.

Melalui opsen PKB dan BBNKB, bagian kabupaten/kota bakal langsung masuk ke rekening pemkab atau pemkot melalui mekanisme split payment, bukan ke rekening pemprov terlebih dahulu. Aturan lebih lanjut mengenai opsen PKB dan BBNKB akan diatur dalam peraturan gubernur. (rig)