Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sektor Migas Untung Besar, Otoritas Ini Tak Bakal Naikkan Tarif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Sektor Migas Untung Besar, Otoritas Ini Tak Bakal Naikkan Tarif Pajak

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada memberikan angin segar bagi industri minyak dan gas (migas) dengan mengumumkan bahwa tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terhadap industri tersebut.

Kementerian keuangan menyebut tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak atas industri migas. Namun, kementerian keuangan mengakui kenaikan pajak bertujuan untuk membuat semua orang membayar bagian pajak yang adil.

“[Kenaikan] bertujuan membuat semua orang membayar bagian pajak yang adil, tetapi tidak ada niat untuk menaikkan pajak pada perusahaan energi yang melaporkan keuntungan cukup besar, sementara konsumen merasa terjepit di pompa bensin,” sebutnya, Minggu (14/8/2022).

Baca Juga: Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Pernyataan kementerian itu muncul setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dengan tajam mengkritik perusahaan-perusahaan energi dunia karena mencari keuntungan dengan mengorbankan masyarakat yang berada di bawah tekanan ekonomi.

Seperti dilansir cbc.ca, Guterres menyebut perusahaan energi top dunia menghasilkan US$100 miliar atau sekitar Rp1.486,70 triliun pada kuartal pertama 2022. Oleh sebab itu, ia menyarankan adanya pemajakan atas keuntungan tersebut.

Dia menambahkan penerimaan pajak dari keuntungan tersebut dapat digunakan untuk mendanai program dukungan bagi masyarakat yang paling rentan melalui masa-masa sulit. Selain Guterres, terdapat juga tokoh lainnya yang mendukung adanya pemajakan atas industri migas.

Baca Juga: Kumpulkan Data Pengusaha, Petugas Pajak Kunjungi Dinas Pariwisata

Mantan Pejabat Anggaran Parlemen Kevin Page merupakan salah satu tokoh yang setuju bahwa keuntungan berlebih yang didapatkan oleh industri migas seharusnya dikenakan pajak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat jaringan pengaman sosial negara.

Terdapat juga tokoh lainnya, yaitu Kritikus Keuangan Partai Demokrat Baru Daniel Blaikie yang menyebutkan bahwa terdapat ruang bagi pemerintah federal untuk mengenakan windfall tax pada perusahaan migas. (rig)

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kanada, pajak, pajak internasional, windfall tax, sektor migas, tarif pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB