Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Senat Akhirnya Setujui Proposal Pemangkasan Tarif PPh Badan

A+
A-
0
A+
A-
0
Senat Akhirnya Setujui Proposal Pemangkasan Tarif PPh Badan

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews – Senat Filipina menyetujui pengesahan RUU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE), sehingga tinggal menunggu pengesahan oleh parlemen.

Ketua Senat dari Komite Keuangan Pia Cayetano mengatakan RUU CREATE akan mengundang banyak investor dan mendukung pemulihan ekonomi Filipina. Selain itu, aturan itu juga akan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Inti dari CREATE adalah agar semua lembaga promosi investasi dapat dipertanggungjawabkan, dan mengajukan insentif kepada Badan Peninjau Insentif Pajak [Fiscal Incentives Review Board/FIRB] secara bertanggung jawab," katanya, Kamis (26/11/2020).

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Pia mengatakan senat memberikan persetujuan terhadap RUU CREATE dengan perolehan suara 20-1. Senat akhirnya menyetujui setelah melewati beberapa kali perubahan nama dan perdebatan sengit tentang perubahan rezim pajak akan berdampak pada ekonomi.

Isu paling penting dalam RUU CREATE yakni pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25%. Pada perusahaan dengan pendapatan di bawah P5 juta atau Rp1,56 miliar per tahun, pajak akan lebih rendah lagi, yaitu 20%.

Pemerintah ingin memangkas tarif PPh badan karena Filipina saat ini tercatat memiliki pajak badan tertinggi di kawasan. Selain itu, CREATE juga akan memberikan fleksibilitas dan wewenang kepada Presiden untuk mengubah periode atau cara pemberian insentif pajak.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Pemerintah menargetkan beleid itu mampu menarik investor demi membantu pemulihan ekonomi Filipina dari pandemi Covid-19. Satu-satunya senator yang menolak RUU CREATE yakni Richard Gordon. Dia menilai pemerintah memberikan insentif pajak secara berlebihan.

Gordon mengusulkan mengecualikan Subic Bay Metropolitan Authority dan zona pelabuhan bebas lainnya dari cakupan CREATE. Selain itu, ia mengkritik kewenangan FIRB yang bisa memberikan insentif pajak kepada pengusaha berdasarkan RUU tersebut.

"Ini benar-benar menggangguku," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net.

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

FIRB adalah komite antarlembaga yang sudah ada dan dikepakai Departemen Keuangan. Saat ini, FIRB hanya dapat memberikan keringanan pajak kepada perusahaan milik negara. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : filipina, ruu insentif pajak, keringanan pajak, pajak penghasilan badan, kebijakan pajak, pajak inte

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya