Siap-Siap, Kepemilikan NFT Bakal Dikenai Pajak
Ilustrasi.
WASHINGTON, DDTCNews – Belum lama sejak non-fungible tokens (NFT) mulai digandrungi masyarakat, pemerintah Amerika Serikat (AS) sudah meliriknya sebagai potensi penerimaan baru.
Melalui undang-undang (UU) infrastrukstur H.R.3684, pialang kripto wajib untuk melaporkan kegiatan jual, beli, maupun produksi kripto pada otoritas pajak Amerika Serikat (IRS). Akuntan Publik James Yuchum menjelaskan dampak aturan ini bagi NFT melalui cuitan akun twitternya.
"Apakah bisnis Anda saat ini memproduksi atau menjual NFT? Siap-siap untuk selalu isi form 8300 dan jangan lupa untuk catat nomor KTP pembeli [NFT] kalian," cuit James melalui akun Twitter dalam nme.com, Selasa (9/11/2021).
Undang-undang ini sekaligus membuat aset digital termasuk NFT diperlakukan sebagai aset tunai. Pembelian kripto lebih dari US$10.000 harus dilaporkan paling lambat 15 hari setelah transaksi dilakukan dengan menggunakan form 8300.
Kebijakan ini tentu saja menuai pro dan kontra. Menurut sebagian pihak, aset digital baru bisa dianggap sebagai aset tunai ketika dijual. Namun pendapat ini segera ditangkis oleh James.
James menjelaskan, selama Joe Biden menandatangi UU baru, NFT akan diperlakukan seperti uang tunai untuk keperluan pelaporan administrasi. (tradiva sandriana/sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Gelar ‘Ops Token’, Malaysia Buru Investor Kripto yang Tak Patuh Pajak
Dorong UMKM Masuk ke Sektor Formal, Negara Ini Siapkan Insentif Pajak
Gelombang Demo Makin Deras, Gen Z di Kenya Kompak Tolak Kenaikan Pajak
Tren Harga Terus Naik, Vietnam Bakal Kenakan Pajak Atas Transaksi Emas
berita pilihan
Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini
Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini
Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi
Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini
Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T
Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya
Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun
Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya
APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani
